Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 345-364 of 1188
-
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN OPERASI CAESAR DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT
(FH UMY, 2014-07-22)Pelaksanaan informed consent antara dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat adalah pelaksanaan informed consent sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, yang mana adanya hubungan terapeutik ... -
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI OLEH BIDAN DI PRAKTIK BIDAN KLINIK PERINTIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki ... -
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA BAGI SUAMI ISTRI PERKAWINANNYA BELUM DICATATKAN
(FH UMY, 2014-05-23)Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan No 50/Pdt.P/2010/PA/YK , No 23/Pdt.P/2011/PA/YK, dan No 52/Pdt.P/2011/PA/YK, bahwa dasar pertimbangan hakim adalah mengabulkan penetapan itsbat nikah tersebut, ... -
PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun yang banyak peredaran unitnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana airsoft gun sendiri termasuk dalam ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2019)Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA YOGYAKARTA
(2017-05-26)Penyelenggaraan izin keramaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian ... -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAGELANG
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-28)Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka perlu dibuat aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan ... -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-09-07)Seiring perkembangan zaman pembangunan nasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam meningkatkan otonomi daerah. Otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di setiap daerah untuk ... -
PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah dengan adanya Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemulihan ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-10-13)Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap antara lain adalah setiap tahap izin permulaan, penempatan lokasi, koordinasi ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN BANTUL (Studi Kasus di PT. Cipta Satiti)
(FH UMY, 2013-12-19)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pembangunan oleh PT. Cipta Satiti, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemberian izin pembangunan perumahan oleh PT. Cipta Satiti di Kabupaten ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PERAK DI KOTA GEDE
(FH UMY, 2011-04-23)PENGAJUAN PEMBUANGAN IZIN LIMBAR CAIR OLEH PARA PENGRAJIN PERAK DIAJUKAN KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DIY MELALUI DINAS PERIZINAN, DINAS PERIZINAN DAN DINAS PERDAGANGAN DAN BLH DENGAN MEMENUHI PERSYARATAN ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-26)Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuaangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair, untuk menjaga kelestarian lingkungan yang mampu menunjang pembangunan dan kehidupan ... -
PELAKSANAAN IZIN PENGELOLAAN SAMPAH PADA BANK SAMPAH GEMAH RIPAH DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-28)Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan izin pengelolaan sampah pada bank sampah Gemah Ripah di Kabupaten Bantul, serta faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan izin pengelolaan ... -
PELAKSANAAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2014-04-24)Pelaksanaan IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggara yang sifatnya administrai ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA HOTEL DI KABUPATEN BANYUMAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-20)Studi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui faktor penghambat perizinan usaha hotel di Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan ... -
PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh ... -
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT. GAPURA ANGKASA CABANG YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-08-16)Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja yang relatif mempunyai risiko dalam melaksanakan pekerjaannya. Peraturan yang mendasari jaminan sosial kepada pekerja terdapat dalam ... -
PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH SECARA ADAT DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-04-02)Masyarakat di Kecamatan Depok dalam melakukan transaksi jual beli tanah masih banyak menerapkan hukum adat yaitu melakukan perbuatan pemindahan hak antara penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala adat yang ... -
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MELALUI PERENCANAAN TATA GUNA TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2018-03-28)Research on implementation of disaster risk reduction policy through land use planning in Cangringan, sleman district plays an important role for human survival and nature conservation. This research aims to answer the ...