Browsing Faculty of Social and Political Science by Title
Now showing items 1198-1217 of 3820
-
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN EMBARGO EKONOMI TERHADAP KUBA PASCA NORMALISASI HUBUNGAN KEDUA NEGARA
(FISIP UMY, 2017-04-07)Keberadaan embargo ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba yang masih bertahan pasca suksesnya upaya normalisasi hubungan bilateral kedua negara telah menjadi sebuah fenomena anomali yang turut mewarnai dinamika hubungan di ... -
KEBIJAKAN ANGELA MERKEL TERHADAP MASUKNYA PENGUNGSI SURIAH DI JERMAN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-27)Penyebab gelombang masuknya pengungsi Suriah di Jerman terjadi karena adanya konflik di Suriah yang terjadi pada tahun 2011. Demonstrasi anti pemerintahan dimulai pada Maret 2011, sebagai bagian dari Arab Spring. Namun ... -
KEBIJAKAN ARAB SAUDI DALAM MEMUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK TERHADAP QATAR
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi Terhadap Qatar pada tahun 2017. Peristiwa pemutusan hubungan diplomatik Arab Saudi terhadap Qatar pada tahun 2017 ... -
KEBIJAKAN AS DIBAWAH PEMERINTAHAN DONALD TRUMP DALAM MENDUKUNG UPAYA REMILITERISASI JEPANG
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-16)Skripsiinibertujuanuntukmenganalisa dan menjelaskanbagaimana AS bisamengambilkeputusanuntukmendukungupayaremiliterisasiJepang, terutamasaat AS berada di bawahkepemimpinan Donald Trump. Alasan AS dibawahkepemimpinan Trump ... -
KEBIJAKAN BANGLADESH TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA
(FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-19)This research aims to understand Bangladesh’s policy toward Rohingya Refugees. Bangladesh has a long history housing Refugee from Myanmar although Bangladesh itself is not a signatory state of the 1951 Refugee Covention ... -
KEBIJAKAN BEBAS VISA DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO TAHUN 2015-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Saat ini Indonesia memiliki sejumah paket kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut yaitu Kebijakan Bebas Visa, kebijakan ini menjadi kebijakan prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Pada awalnya ... -
KEBIJAKAN CHINA MENGHALANGI PROSES PENANGKAPAN PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA
(FISIPOL UMY, 2017-04-07)Wilayah perbatasan yang merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara menjadi salah satu isu yang sensitive karena hingga kini seringkali memunculkan konflik antar negara yang berbatasan langsung. Terkait segala kegiatan ... -
KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENARIK AMERIKA SERIKAT DARI PARIS AGREEMENT (2008-2017)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)At the end of year 2015 December Paris Agreement has become an international consensus that had tried to cut spending on carbon gas emissions in each country signatories who ratified the Conference by implementing programs ... -
KEBIJAKAN DONALD TRUMP MENUTUP KANTOR PERWAKILAN PLO DI WASHINGTON DC TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-08)The research objective is to find out Donald Trump's policy of closing the PLO representative office and the factors that influence Donald Trump's policy. Research Methodology namely This research is a descriptive study. ... -
KEBIJAKAN DONALD TRUMP TERHADAP IMIGRAN MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT PADA TAHUN 2015-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)Penelitian ini menganalisis tentang Kebijakan Donald Trump membatasi imigran Muslim sebagai alasan untuk menghindari terorisme Islam radikal dan kriminal di Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi Trump membatasi imigran Muslim ... -
KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DALAM PERSPEKTIF EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)E-Procurement (electronic procurement) adalah sebuah layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis online yang ada di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kebijakan ... -
KEBIJAKAN ENERGI RUSIA DI ASIA TENGAH PADA MASA KEPEMIMPINAN VLADIMIR PUTIN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)The leader is a figure who plays an important role in every policy taken by a country. This paper discusses how Russian foreign policy under the leadership of President Vladimir Putin put more focus on the use of energy ... -
KEBIJAKAN EXEMPTION OF VISA OLEH JEPANG TERHADAP INDONESIA PADA ERA SHINZO ABE II
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian dengan judul “Kebijakan Exemption of Visa Oleh Jepang Terhadap Indonesia pada Era Shinzo Abe II” bertujuan untuk mengetahui apa alasan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam masa jabatannya yang ke II memberikan ... -
KEBIJAKAN HONGARIA TERHADAP PENGUNGSI TIMUR TENGAH HUNGARY’S POLICY TOWARDS MIDDLE EAST REFUGEES
(FISIPOL UMY, 2017-04-05)Over one million refugees who are dominated by Middle East people across Europe in 2015. Hungary as member of European Union and state parties of Refugee Convention 1951 dan Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 ... -
KEBIJAKAN IMPOR BERAS INDONESIA DARI THAILAND TAHUN 2014-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-06)Penelitian ini membahas tentang kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand tahun 2014-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisi lebih dalam guna mengetahui alasan Indonesia masih melakukan impor beras ... -
KEBIJAKAN IMPOR LIMBAH PLASTIK TIONGKOK TAHUN 2010-2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-06)Penelitian ini membahas tentang kebijakan impor limbah plastik Tiongkok pada tahun 2010-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam guna mengetahui lebih jelas alasan Tiongkok mengambil kebijakan ... -
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI KRISIS DIPLOMATIK QATAR DI WILAYAH TIMUR TENGAH TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Indonesia became a country with foreign policy which active to follow the activities of international peace, include to facing Qatar’s diplomatic crisis in Middle East Region On 2017. Qatar's diplomatic conflict that caused ... -
KEBIJAKAN INDONESIA DALAM VOTING ARMS TRADE TREATY DI PBB TAHUN 2013
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-09-01)Arms Trade Treaty merupakan pengaturan yang dibentuk untuk memonitor perdagangan senjata konvensional. Indonesia pada awalnya mendukung pembentukan Arms Trade Treaty. Salah satu kepentingan Indonesia dalam perjanjian ini ... -
KEBIJAKAN INDONESIA MELAKUKAN KERJASAMA PERTAHANAN DENGAN KOREA SELATAN DALAM PENGADAAN KAPAL SELAM DSME 209/1400
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-19)The Indonesian state adheres to defensive defense policy, in accordance with the principles of the Pancasila State and geographical conditions, the TNI needs to prepare itself to implement a defense strategy. One effort ... -
KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI PESAWAT TEMPUR SU-35 RUSIA TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-19)This paper aims to explain about Indonesia's policy on purchasing Russian fighter SU-35 in 2017. Long process has been passed from the planning of 2014 to the signing of the MoU in 2017 and the signing of contracts in ...