Search
Now showing items 161-170 of 266
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)
Pengaturan mengenai outsourcing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab ...
PENATAAN KELEMBAGAAN LEGISLATIF DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)
Lembaga legislatif di Indonesia atau representatives bodies adalah struktur politik yang
mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas
implementasi undang-undang oleh badan eksekutif ...
THE ESTABLISHING OF MARRIAGE (ITSBAT NIKAH) FOR SIRRI MARRIAGE IN BANTUL RELIGIOUS COURT AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)
According to Article 7 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law marriage for people who are married according to Islamic law can only be proved by the Deed of Marriage made by the Registrar Officer. On one hand, the ...
PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PERADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-29)
Tindak pidana penghinaan peradilan (Contempt of Court) di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali kasus yang terjadi di dalam pengadilan yang sangat merendahkan martabat dan kedudukan lingkup peradilan. Hal ...
THE VERDICT OF SUPREME COURT NO.37 P/HUM/2017: A STUDY OF UNFAIRNESS BUSINESS COMPETITION BETWEEN CONVENTIONAL TAXI AND ONLINE TAXI SERVICE IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-03)
KEDUDUKAN GUBERNUR PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI DAN PAUGERAN KERATON DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-24)
Penelitian yang berjudul “Kedudukan Gubernur Perempuan dalam
Perspektif Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta”
bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan gubernur perempuan dalam
pandangan ...
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-28)
Adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki upaya untuk memenuhi ...
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERJALANAN IBADAH UMROH DI PT. GEMA MAGHFIROH ABADI KABUPATEN BREBES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Definisi perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum
Perdata, yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu
orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ...
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Peran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Terhadap Kesejahteraan masyarakat. Masih banyak masyarakat miskin dan siswa putus sekolah merupakan salah ...
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI OLEH BIDAN DI PRAKTIK BIDAN KLINIK PERINTIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki ...