Search
Now showing items 31-40 of 42
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
(FH UMY, 2012-11-29)
Kekauatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan peraturan hukum di indonesia, yaitu apabila dikaitkan dengan pasal 164 HIR termasuk dalam alat bukti tertulis yaitu surat ...
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2012-03-27)
Berdasarkan peraturan kepala badan pertanahan nasional menerangkan bahwa sertifikat merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah, di dalam pelaksanaan peralihan jual beli tanah di Kantor ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIMPANAN DANA DALAM HAL TERJADI LIKUIDASI BANK
(FH UMY, 2012-08-09)
LEMBAGA PERBANKAN MEMILIKI PERAN YANG STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL, MENGINGAT FUNGSI UTAMA BANK ADALAH SEBAGAI PENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK SIMPANAN BERUPA GIRO, DEPOSITO ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA
(FH UMY, 2012-02-20)
Dari hasil penelitian yang didapat, korporasi dapat dikenakan pidana dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut UUPPLH. Yang mana dalam penjelasannya, pasal 118 UUPPLH yang dimaksud dengan pelaku fungsional ...
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERTANAHAN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2012-09-26)
Setelah melakukan peneltiian dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan penemuan hukum oleh hakim dalam sengeta pertanahan yaitu pelaksanaan penemuan hukum yang dilakukan para hakim di PN Sleman dalam sengketa ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR
(FH UMY, 2012-12-18)
Perkembangan industri saat ini sangat pesat dan berkembang di setiap daerah, perkembangan industri ini banyak mempunyai berbagai dampak baik dan buruk ke bidang ekonomi, sosial, budaya namun tidak lupa perlunya ada pengawasan ...
DESENTRALISASI KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-12-10)
Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah ...
TANGGUNGJAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENGENDALIAN NUKLIR DI KOREA UTARA MENURUT TRAKTAT NONPROLIFERASI
(FH UMY, 2012-04-14)
Tanggungjawab serta sikap Dewan Keamanan PBB terhadap pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara, pada dasarnya terwujud dari bentuk sanksi yang diberikan kepada Korea Utara atas tindakannya dalam pengembangan dan uji ...
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI SHAPIR SQUARE YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-08-23)
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan , maka penulis dapat menguraikan kesimpulan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli kios di Saphir Square Yogyakarta pada dasarnya harus didahului dengan adanya persyaratan yang ...
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-02-28)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa ...