Browsing Department of Government Science by Author "SURANTO, SURANTO"
Now showing items 21-40 of 43
-
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011-2012 (Study kasus tentang pertambangan Ilegal di Kecamatan Tabang)
ARIAN, RITZKI MOHAMMAD (FISIPOL UMY, 2013-04-18)Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumberdaya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA BERDASARKAN UU NOMOR 06 TAHUN 2014 DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2016
MELINDA, GALUH HIKMAH (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Posisi keberadaan Desa secara yuridis formal sangat diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pelaksanaan UU Desa memenjadikan Desa sebagai subjek pembangunan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013(Studi Kasus di Kecamatan Banguntapan)
NOVIANAWATI, ARNI (FISIPOL UMY, 2014-08-19)Pembangunan perumahan di kawasan pinggiran kota merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat mengingat kawasan kota sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pembangunan . Kabupaten Bantul merupakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PARKIR KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012
RAFI, MUHAMMAD (FISIPOL UMY, 2013-12-17)Di Kota Yogyakarta parkir sakan menjadi lahan bisnis, yakni bagi pengelola pusat perbelanjaan dengan fasilitas parkir yang biasa disebut parkir swasta, dan bagi pemerintah daerah sebagai variabel penerimaan pendapatan lewat ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009
MUTMAINAH, NUR FITRI (FISIPOL UMY, 2010-12-23)Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program jaminan pendidikan daerah diketahui bahwa implemtasi program JPD sudah berjalan baik sesuai dengan rencana pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari adanya ketepatan ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI DESA
AZALIA, HANA AMELINDA (FISIP UMY, 2017-08-11)E-Govenrnment merupakan bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi dan sarana komunikasi interaktif antara Pemerintah dengan pihak lain baik kelompok ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SAMPURNA, RIYAN FAJAR (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-24)Hasil dari penelitian tentang Implementasi Undang-undang keistimewaan tersebut masih belum terlaksana secara maksimal dikarenakan Undang-undang tersebut masih dikatakan baru sehingga belum banyak actor yang mengerti dan ... -
KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
SARI, SIWI PUSPITA (FISIP UMY, 2017-12-18)Jumlah anggaran desa yang semakin meningkat menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam pengelolaannya. Oleh karena itu diperlukan adanya aplikasi untuk mengelola keuangan desa. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan ... -
KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KABUPATEN BANTUL 2017-2018
RAKHMAN, MUHAMMAD (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-10)In 2017 the number of street children in Bantul Regency was 82 people, Yogyakarta City was 78 people, Gunungkidul Regency was 64 people, Kulonprogo Regency was 43 people and Sleman Regency was 60 people (Yogyakarta Provincial ... -
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PILKADA 2015 SUSULAN
FADLULLAH, FERRY (FISIPOL UMY, 2017-05-08)Pilkada serentak 2015 merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang untuk pertama kali dilakukan dalam waktu yang bersamaan di beberapa daerah di Indonesia. Begitu pula apa yang terjadi di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ... -
MANAJEMEN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL TAHUN 2012
ARIZONI, NOVI (FISIPOL UMY, 2014-04-25)Mayoritas rumah sakit di Indonesia kurang memperhatikan masalah pengelolaan limbah rumah sakit khususnya limbah B3 .Dengan alasan tidak memiliki lahan pengelolaan limbah yang cukup hingga alasan mahalnya biaya yang dikeluarkan ... -
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI OBYEK WISATA GUNUNG MERAPI ‘VULCANO TOUR’ DESA UMBULHARJO KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
QALYUBI, MUHAMMAD (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08)Skripsi ini Mengambil “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat MelaluiPengembangan Pariwisata Di Obyek Wisata Gunung Merapi ‘Vulcano Tour’ Desa Umbulharjo Kecamatan CangkringanKabupaten Sleman”. Meletusnya Gunung Merapi memberikan ... -
PERAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH DALAM FORMULASI QANUN JINAYAT DI ACEH TAHUN 2014-2017
SETIAWAN, MUHAMMAD FIKRI (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Aceh dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Provinsi Aceh memiliki peraturan daerah yang berbeda dari provinsi ... -
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI DIY
KHAERUNNISA, RIZQI (FISIP UMY, 2017-12-18)PPDB SMA tahun pelajaran 2017/2018 di DIY diberlakukan dengan sistem baru seperti sistem zonasi dan sistem kuota 20% bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan Peraturan Kepala Disdikpora DIY Nomor ... -
PERAN WALHI DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI KASUS PERAN WALHI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA) (2013-2016)
AKBAR, HARRY (FISIPOL UMY, 2016)Pemerintah Kota Yogyakarta pernah mengemukakan bahwasanya, tantangan dalam pengelolaan RTH kawasan perkotaan yang sering kali dihadapi oleh Kabupaten/Kota adalah meningkatnya konversi lahan, kurangnya regulasi dan penegakan ... -
THE PERCEPTION OF CATHOLICS CITIZENS IN SUKOHARJO TOWARD THE POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIAN TERRORISM PREVENTION
FIRGAYANTI, BAIQ TIRA DELITA (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-11)This study aims to determine the perceptions of Catholics in the Sukoharjo region in uncovering the policy of handling and overcoming terrorism in Indonesia (Case Study of the Church of the Hati Kudus Yesus in Sukoharjo ... -
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN BANTUL
ABDULAZIZ, SADAM (FISIPOL UMY, 2014-12-24)Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan E-KTP terhadap kinerja kantor Kecamatan Bantul sudah menunjukkan kerja yang baik, kondisi ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut : 1) Dapat dilihat ... -
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2018
OKTAVIANI, IKA FARIDA (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak sekali keberanekaragaman potensi destinasi wisata yang melimpah. Akan tetapi belum semuanya mendapat sentuhan dan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah dan pengembangan ... -
STRATEGI INOVATIF PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) (STUDI KASUS: DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG)
AMALINA, AMALINA (FISIPOL UMY, 2017-05-12)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui : 1) Strategi Inovatif Disnakertrans dalam menghadapi MEA, 2) Kendala yang dihadapi Disnakertrans terhadap pengelolaan tenaga kerja dalam menghadapi MEA. Objek penelitian ini ... -
STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DALAM MENANGGULANGI BUTA AKSARA
FERNANDIKA, OKA (FISIP UMY, 2017-12-15)Pendidikan salah satu faktor penting dalam pembangunan sebuah negara dan merupakan hak asasi setiap manusia sebagai warga negara untuk memperolehnya. Namun, faktanya masih banyak ditemukan masalah buta aksara di berbagai ...