View Item 
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      •   UMY Repository
      • 03. DISSERTATIONS AND THESIS
      • Students
      • Undergraduate Thesis
      • Faculty of Law
      • Department of Law
      • View Item
      JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

      PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

      Thumbnail
      View/Open
      COVER (119.6Kb)
      HALAMAN JUDUL (271.1Kb)
      LEMBAR PENGESAHAN (344.1Kb)
      ABSTRAK (82.14Kb)
      BAB I (167.2Kb)
      BAB II (358.6Kb)
      BAB III (80.20Kb)
      BAB IV (286.5Kb)
      BAB V (86.43Kb)
      DAFTAR PUSTAKA (167.3Kb)
      LAMPIRAN (15.50Mb)
      NASKAH PUBLIKASI (470.2Kb)
      Date
      2018-08-25
      Author
      JANUARDI, HILMY TRI
      Metadata
      Show full item record
      Abstract
      Penulisan skipsi ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Salah satu kewenangan Mahkamah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C adalah untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Namun melalui Putusan inilah Mahkamah telah membatasi makna pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24C tersebut.pemilihan umum yang dimaksud hanyalah sebatas untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk hal pemilihan kepala daerah tidak termasuk kedalam pengertian pemilihan umum, karena pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal serta bab yang berbeda sehingga kewenangan Mahkamah dalam hal penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah menjadi batal demi hukum. Berdasarkan dasar pertimbangan Mahkamah dalam Putusan No.97/PUU-XI/2013 mahkamah memberikan kewenangan kepada pembuat Undang-Undang (open legal policy) untuk menentukan pemilihan kepala daerah termasuk pemilhan umum atau tidak, namun apabila dicermati lagi pengaturan mngenai pemilhan umum dan pemilihan kepala derah telah diatur dalam pasal serta bab yang berbeda maka konsep open legal policy sudah tidak berlaku lagi karena peraturan tertinggi dalam hirarki telah mengatur hal yang demikian.
      URI
      http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23040
      Collections
      • Department of Law

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV
       

       

      Browse

      All of UMY RepositoryCollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

      My Account

      Login

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Contact Us | Send Feedback
      Theme by 
      @mire NV