Skripsi ini membahas tentang partisipasi masyarakat nagari Sungai Rumbai Timur dalam penyusuna Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat tersebut serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi tersebut. Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Nagari (istilah desa di Provinsi Sumatera Barat) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan desa diatur berdasarkan asas-asas tertentu, salah satunya asas partisipatif. Asas ini mengharuskan untuk mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelengaraan pemerintahan desa. Penyusunan APB Nagari dimulai dari musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa. Musyawarah tersebut membahas tentang rencana pembangunan nagari yang kemudian akan dituangkan ke dalam rancangan anggaran. Rancangan anggaran tersebut kemudian akan ditetapkan sebagai APB Nagari. Berdasarkan penelitian, di Nagari Sungai Rumbai Timur, musyawarah perencanaan pembangunan serta kebutuhan lainnya terlaksana dengan baik. Musyarawah dimulai dari tingkatan jorong, baru dibawa ke tingkatan desa. Dalam hal ini masyarakat terlibat langsung dalam menyampaikan pendapatnya dalam hal pembangunan nagari ataupun kebutuhan lainnya seperti kegiatan yang ingin dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di nagari. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, kondisi sosial budaya, keberagaman etnis, serta ketersediaan media informasi.