Search
Now showing items 1-10 of 11
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2016-05)
Diberlakukannya sistem desentralisasi pada
daerah bertujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi
disegala lini. Reformasi tersebut diharapkan dapat
menciptakan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh
masyarakat secara ...
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Universitas Andalas Padang, 2016-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif teori kelembagaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka ...
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG SUMATERA BARAT, 2016-09-28)
This study aims to identify and evaluate the condition of existing CSR policies in Yogyakarta and Central Java province in the perspective of institutional theory. To answer these objectives, the research method used is a ...
EFEKTIFITAS INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK: PENGARUHNYA PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
(Universitas Islam Riau, 2018-11)
Inovasi kebijakan publik diadopsi tidak hanya sebagai langkah untuk menghadapi perubahan lingkungan organisasi, melainkan juga untuk mereduksi label “negatif” yang disematkan kepada birokrasi. Salah satu tujuan dari inovasi ...
ANALISIS PENGANGGARAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTUL)
(Universitas Islam Riau, 2018-11)
Penelitian ini menganalisis Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Studi Kasus di Kabupaten Bantul),. Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan terbatasnya sumber-sumber ...
RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011-2014)
(Penyelenggara Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AMPPTM, 2015-05)
Permasalahan dalam birokrasi seperti embun dan inefesiensi yang ditengarai dengan struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan ...
DINAMIKA KEBIJAKAN ANGGARAN PUBLIK: KONFIGURASI DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN DI DAERAH
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2015-05)
Anggaran publik masih meniadi
persoalan besar di Indonesia. Baik
f,SS"r1, Pendapatan dan Belanja
lIetevertl* ( APBN) yang berad" ni- Pusat maupun Ar,ggu.*n
Pendapatan dan Belanja dl"r"h
(APBD) yang berada pada ...
PELAKSANAAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) STUDI KASUS DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
(Universitas Islam Riau, 2018-12)
Studi ini membahas pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ditinjau dari Collaborative Governance. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses pembentukan ...
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATION IN EDUCATION SERVICE (A CASE STUDY OF CATHOLIC FOUNDATION AND MUHAMMADIYAH ORGANIZATION, INDONESIA)
(University Utara Malaysia with Asia Pasific Society for Public Affairs (APSPA), 2014-08)
"Educarion for All" (EFA) in Indonesia
has nor brought significanr benefirs
particularly for rcligion-based, privare
schools. EFA policy is supposed ro
enhance the performance of both srare
and privare schools. The ...