Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplo masi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘sub-state’, atau pemerintah regional/ pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.2 Istilah ‘paradiplomacy’ pertama kali diluncurkan dalam perdebat an akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah ‘parallel diplomacy’ menjadi ‘paradiplomacy’, yang mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central governments’, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek (New York, tahun 1990) untuk konsep ini adalah ‘micro-diplomacy’. 3