dc.contributor.author | AGUSTINA, SHINTA | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T02:31:48Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T02:31:48Z | |
dc.date.issued | 2015-04-25 | |
dc.identifier.isbn | 978-602-72534-0-7 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9956 | |
dc.description | Perikanan adalah sumber daya perekonomian sangat besar. Lebih dari 2,6 milyar manusia di dunia menggantungkan sumber protein dari ikan, sementara 1,5 milyar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang luas dengan potensi berlimpah. Namun penghasilan negara kita dari perikanan (laut) masih sangat minim, yaitu US $ 2,2 juta/tahun, dibandingkan kerugiannya sebesar US $ 3 milyar/tahun. Penyebabnya adalah banyaknya illegal fishing yang terjadi di lautan Indonesia. Oleh karena pemerintahan Jokowi Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, maka penegakkan hukum terhadap illegal fishing harus ditingkatkan. Peledakan dan penenggelaman kapal asing yang tertangkap hanyalah langkah shock terapy, yang harus diikuti langkah signifikan lainnya baik represif maupun preventif, termasuk di bidang administrasi yaitu pengetatan izin usaha penangkapan ikan. | en_US |
dc.description.abstract | Perikanan adalah sumber daya perekonomian sangat besar. Lebih dari 2,6 milyar manusia di dunia menggantungkan sumber protein dari ikan, sementara 1,5 milyar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang luas dengan potensi berlimpah. Namun penghasilan negara kita dari perikanan (laut) masih sangat minim, yaitu US $ 2,2 juta/tahun, dibandingkan kerugiannya sebesar US $ 3 milyar/tahun. Penyebabnya adalah banyaknya illegal fishing yang terjadi di lautan Indonesia. Oleh karena pemerintahan Jokowi Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, maka penegakkan hukum terhadap illegal fishing harus ditingkatkan. Peledakan dan penenggelaman kapal asing yang tertangkap hanyalah langkah shock terapy, yang harus diikuti langkah signifikan lainnya baik represif maupun preventif, termasuk di bidang administrasi yaitu pengetatan izin usaha penangkapan ikan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | ILLEGAL FISHING | en_US |
dc.subject | PENEGAKAN HUKUM | en_US |
dc.subject | PEREKONOMIAN KELAUTAN | en_US |
dc.title | PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |