Show simple item record

dc.contributor.authorAGUSTINA, SHINTA
dc.date.accessioned2017-04-11T02:31:48Z
dc.date.available2017-04-11T02:31:48Z
dc.date.issued2015-04-25
dc.identifier.isbn978-602-72534-0-7
dc.identifier.urihttp://repository.umy.ac.id/handle/123456789/9956
dc.descriptionPerikanan adalah sumber daya perekonomian sangat besar. Lebih dari 2,6 milyar manusia di dunia menggantungkan sumber protein dari ikan, sementara 1,5 milyar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang luas dengan potensi berlimpah. Namun penghasilan negara kita dari perikanan (laut) masih sangat minim, yaitu US $ 2,2 juta/tahun, dibandingkan kerugiannya sebesar US $ 3 milyar/tahun. Penyebabnya adalah banyaknya illegal fishing yang terjadi di lautan Indonesia. Oleh karena pemerintahan Jokowi Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, maka penegakkan hukum terhadap illegal fishing harus ditingkatkan. Peledakan dan penenggelaman kapal asing yang tertangkap hanyalah langkah shock terapy, yang harus diikuti langkah signifikan lainnya baik represif maupun preventif, termasuk di bidang administrasi yaitu pengetatan izin usaha penangkapan ikan.en_US
dc.description.abstractPerikanan adalah sumber daya perekonomian sangat besar. Lebih dari 2,6 milyar manusia di dunia menggantungkan sumber protein dari ikan, sementara 1,5 milyar mengandalkan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang luas dengan potensi berlimpah. Namun penghasilan negara kita dari perikanan (laut) masih sangat minim, yaitu US $ 2,2 juta/tahun, dibandingkan kerugiannya sebesar US $ 3 milyar/tahun. Penyebabnya adalah banyaknya illegal fishing yang terjadi di lautan Indonesia. Oleh karena pemerintahan Jokowi Widodo telah mencanangkan Indonesia sebagai salah satu poros maritim dunia, maka penegakkan hukum terhadap illegal fishing harus ditingkatkan. Peledakan dan penenggelaman kapal asing yang tertangkap hanyalah langkah shock terapy, yang harus diikuti langkah signifikan lainnya baik represif maupun preventif, termasuk di bidang administrasi yaitu pengetatan izin usaha penangkapan ikan.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTAen_US
dc.subjectILLEGAL FISHINGen_US
dc.subjectPENEGAKAN HUKUMen_US
dc.subjectPEREKONOMIAN KELAUTANen_US
dc.titlePENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTANen_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record