Browsing Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) : Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut by Issue Date
Now showing items 1-20 of 37
-
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Piagam ASEAN (ASEAN charter) merupakan "instrumen hukum" yang penting sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967. Piagam ASEAN juga memuat status hukum dan kedudukan ASEAN terhadap perjanjian yang ada di dalamnya. ... -
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga wilayahnya adalah lautan, merupakan karunia Allah yang berlimpah potensi sumberdaya alam laut berupa perikanan, pertambangan mineral dan energi, ... -
LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan menjadi tahun 2015. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ... -
AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU SINGLE SHIPPING MARKET DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN dan telah meratifikasi piagam ASEAN yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2008. Bertepatan dengan itu Indonesia juga sudah menjadi anggota Indian Ocean Rim Association ... -
MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI CONTINENTAL MENJADI MARITIM BASED (TRANSFORMASI JALESVEVA JAYAMAHE KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Bukti historis dalam prasasti Kota Kapur, Kedukan Bukit, Talang Tuo, Kerang Berahi, Telaga Batu, Palas PAsemah menunjukkan gemilangnya Angkatan Laut Sriwijaya. Negeri Siam, Ayuthia, Lagor, Campa, Anam, India, Filipina, dan ... -
STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Tujuan penelitian ini adalah menganalisis urgensi pengaturan norma Sistem Resi Gudang sebagai lembaga pengikatan kredit baru, membandingkan antara kelembagaan kredit dengan Sistem Resi Gudang dengan kelembagaan kredit ... -
PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-9 Asia Timur di Malaysia, Presiden RI Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Fokus agenda pembangunan Poros Maritim DUnia dijabarkan melalui lima pilar utama, ... -
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Diantara organisasi regional tersebut adalah ... -
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Tantangan yang dihadapi petani tembakau menjadi sangat berat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 mendatang. MEA akan menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau dan hasil olahan tembakau. Selain ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan dan wujud alamiah lainnya. ... -
PARADIGMA PROFETIK : REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Penulis akan berusaha membuat cara paradigma politik hukum yang ideal dengan cara merekonstruksi basis epistemologi dalam membangun politik hukum sebagai suatu tawaran alternatif dalam bernegara yang berbasis nilai ideal ... -
STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). DImana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Para pemimpin ... -
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Hal penting untuk dipahami adalah pembentukan MEA berkaitan erat dengan pangsa pasar. Di dunia saat ini, negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah (territory) ataupun pengaruh (influence), tetapi pasar. Menjadi ... -
PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Penguatan karakter dan moral bangsa sangat diperlukan dalam rangka menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Karakter dan moral yang tangguh sangat mendukung kesiapan menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ... -
MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Membangun budaya perdamaian merupakan cita-cita yang luhur negara-negara ASEAN. Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia ASEAN mencanangkan bahwa masyarakat ASEAN berhak untuk menikmati perdamaian dan harus berjuang memajukannya. ... -
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki laut sangat luas. Kekayaan sumber daya laut merupakan salah satu modal bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dalam perdagangan internasional telah dikenal jenis-jenis produk ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUH PIdana memberikan harapan yang besar bagi upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, meskipun di dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan ... -
MARINE PROTECTION AREA SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh selat dan lautan memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi fisik ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pemanfaatan ... -
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan ... -
TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ...