Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) : Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut
Browse by
Recent Submissions
-
DEVELOPMENT OF STORE ATMOSPHERE ON CULINARY EFFORTS TO INCREASE INTEREST IN THE BUYING PUBLIC, IN DISTRICT OF PERCUT SEI TUAN
(UMY, 2017)Currently, many businesses engaged in culinary efforts with a view from the simple to the modern. Thus the competition faced by the culinary business operators will be even greater in terms of attracting the attention of ... -
STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). DImana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Para pemimpin ... -
PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEDAULATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Nelayan tradisional turut merasakan imbas atas kerusakan ekosistem sumber daya kelautan dan perikanan. Kerusakan tersebut tidak semata disebabkan tuntutan konsumsi, namun juga dari kebijakan. Dengan potensi yang besar, ... -
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Hal penting untuk dipahami adalah pembentukan MEA berkaitan erat dengan pangsa pasar. Di dunia saat ini, negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah (territory) ataupun pengaruh (influence), tetapi pasar. Menjadi ... -
PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA IKAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Wilayah Indonesia terdiri dari 80% perairan yang mengandung banyak sumber daya ikan yang potensial. Sumber daya ikan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. ... -
OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Masalah perbatasan wilayah Indonesia bukan merupakan hal baru. Sejak Indonesia menjadi negara yang berdaulat, perbatasan sudah menjadi masalah yang bahkan belum menemukan titik terang sampai sekarang. Permasalahan yang ... -
POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Penelitian mengkaji tentang politik hukum penanggulangan tindak pidana perikanan, dimana penanggulangan tindak pidana perikanan belum berjalan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya hanya dapat mengatasi nelayan-nelayan ... -
TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ... -
PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan ... -
PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pembentukan ASEAN Community bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN sehingga mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. ASEAN Economy Community sebagai bagian dari ASEAN Community ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Piagam ASEAN (ASEAN charter) merupakan "instrumen hukum" yang penting sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967. Piagam ASEAN juga memuat status hukum dan kedudukan ASEAN terhadap perjanjian yang ada di dalamnya. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan dan wujud alamiah lainnya. ... -
AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU SINGLE SHIPPING MARKET DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN dan telah meratifikasi piagam ASEAN yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2008. Bertepatan dengan itu Indonesia juga sudah menjadi anggota Indian Ocean Rim Association ... -
PARADIGMA PROFETIK : REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Penulis akan berusaha membuat cara paradigma politik hukum yang ideal dengan cara merekonstruksi basis epistemologi dalam membangun politik hukum sebagai suatu tawaran alternatif dalam bernegara yang berbasis nilai ideal ... -
POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Tantangan yang dihadapi petani tembakau menjadi sangat berat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015 mendatang. MEA akan menghapus secara menyeluruh bea masuk impor tembakau dan hasil olahan tembakau. Selain ... -
IMPLEMENTASI GREEN CONSTITUTION MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota ASEAN, dengan harapan seluruh anggota ASEAN mampu menghadapi persaingan pada lingkup regional dan global. Secara lebih ... -
LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Sepanjang sejarah politik agraria di Indonesia mengenal larangan pengasingan tanah. Orang asing atau badan hukum asing (investor asing) dilarang mempunyai tanah hak milik. UUPA mengatur bahwa orang asing yang berkedudukan ... -
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Liberalisasi perdagangan dunia, menyebabkan negara-negara di berbagai belahan dunia ini membangun kerjasama terutama kerjasama ekonomi untuk menghadapi dampak dari globalisasi. Diantara organisasi regional tersebut adalah ... -
LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga merupakan tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan menjadi tahun 2015. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-25)Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang diatur dalam RUU KUH PIdana memberikan harapan yang besar bagi upaya penanggulangan korupsi di Indonesia, meskipun di dalam praktiknya, tindak pidana korupsi yang dilakukan ...