Browsing by Title
Now showing items 16196-16215 of 31252
-
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT DI PUSKESMAS KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Jaminan kesehatan merupakan sarana untuk mewujudkan hak hidup sehat atau memenuhi hak atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI PUSKESMAS GAMPING I KABUPATEN SLEMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-01-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gamping I Sleman dengan indikator; Prosedur pelayanan publik; Waktu penyelesaian pelayanan; Biaya ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-12-17)Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pleayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ada, yaitu dengan memenuhi persyaratan: mengisi formulir SPPKB ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-01-31)Prosedur penerbitan akta kelahiran untuk akta kelahiran baru dan terlambat atau dispensasi tidak sama. Proses pembuatan akta kelahiran baru yang tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Negeri, yaitu bagi mereka yang ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WONOSOBO (Studi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Wonosobo)
(FH UMY, 2016-08-09)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaaan pelayanan perizinan penanaman modal di Kabupaten Wonosobo, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaaan pelayanan perizinan penanaman modal ... -
PELAKSANAAN PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemagangan pada perusahaan di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya pemerintah yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi peserta pemagangan. Sehubungan dengan hal ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2012-07-27)Konsep mengenai harta bersama menurut Hakim Pengadilan agama pada dasarnya adalah sama dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) UUP maupun dalam pasal 1 huruf f KHI, yaitu harta benda ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK)
(FH UMY, 2020)Penyelesaian hak serta kewajiban sebagai akibat hukum meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Apabila pewaris beragama Islam, harta peninggalan akan dibagikan kepada ahli warisnya sesuai syarat dan ketentuan hukum ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-12-02)PARA PIHAK TELAH MELAKUKAN MEDIASI YANG MENGAKIBATKAN PERDAMAIAN YANG ISINYA BAHWA HARTA TERSEBUT DIBAGI MENJADI 2 BAGIAN, SETENGAH UNTUK PISAK PENGGUGAT DNA SETENGAH UNTUK PIHAK TERGUGAT -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN KEPADA AHLI WARIS PENGGANTI DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 186/PDT.G/2012/PA BINJAI)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-31)Waris merupakan ketentuan syara’ yang diatur secara jelas dan terarah didalam Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam, baik tentang orang yang berhak menerima bagian-bagiannya dan cara membaginya. Namun pada realitanya banyak ... -
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE TERTUTUP DUSUN DUKUH, BANYURADEN GAMPING SLEMAN
(2017-01-10)Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berlokasi di Dusun Dukuh, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ... -
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DRAINASE TERTUTUP DUSUN DUKUH, DESA BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(2017-01-10)Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang berlokasi di Dusun Dukuh, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa ... -
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TK, PAUD, dan TPA AL IMAN DI DESA SIKUMPUL, KECAMATAN KALIBENING, KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH
(2016)Sebagai wujud dari penjabaran Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program Pelaksanaan Pembangunan Taman Kanak-Kanak(TK), Pendidikan Anak Usia ... -
PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTY OLEH FRANCHISEE KEPADA FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN FRANCHISE DI KAJI DARI ASAS PROPORSIONALITAS
(FH UMY, 2017-08-26)Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwasanya di Indonesia terdapat beberapa bidang usaha yang memasarkan barang ataupun jasa dengan menggunakan metode franchise. Franchise sendiri merupakan suatu metode pemasaran atau ... -
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019-07-25)Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi penjara, Pidana penjara merupakan jalan terakhir dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia Dalam Pasal 14 ayat (1) ... -
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-12-18)Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta adalah telah sesuai dengan peraturan yang dalam hal ini adalah segala peraturan yang mengatur tentang Pembentukan Peraturan Daerah khususnya di kota Yogyakarta yaitu UU Nomor ... -
PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Ketentuan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. ... -
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
(FH UMY, 2017-11-09)Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Dalam penulisan ...