Browsing by Title
Now showing items 24991-25010 of 31253
-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI ONLINE SECARA CASH ON DELIVERY
(FH UMY, 2019-12-28)Cash On Delivery (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Transaksi dengan sistem Cash On Delivery (COD) dilakukan pada saat konsumen dan penjual bertemu secara langsung di suatu ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-15)Skripsi ini memaparkan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di Kota Yogyakarta. Adapun skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen depot air minum isi ulang di KotaYogyakarta ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS PENCANTUMAN SERTIFIKAT HALAL PADA RESTORAN
(FH UMY, 2017)Sertifikat Halal adalah Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan halalnya suatu produk atau makanan merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil audit LPPOM MUI. Tujuan dari adanya Sertifikat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN RUMAHAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Makanan menjadi kebutuhan dasar dan penting bagi setiap manusia. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat kebutuhan masyarakat berpengaruh pada sektor makanan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen produk ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA LAIN
(Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017-04)KUHP yang berlaku saat ini kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam UUPPLH. Sanksi pidana yang terdapat dalam UUPPLH juga masih berorientasi pada pelaku tindak pidana tidak berorientasi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERDASAR POLLUTER PAYS PRINCIPLE
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, 2017-09-11)Pengolahan sampah yang masih menganut pola “kumpul-angkut-buang” dapat merusak lingkungan. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh suatu badan usaha yang memproduksi barang-barang yang tidak bisa di daur ulang dan tidak bisa ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT
(FH UMY, 2012-07-10)Perlindungan korban pengguna obat tradisionalyang dicampur dengan bahan kimia obat dapat dikatakan sudahcukup baik. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang didalamnya memuat perlindungan bagi konsumen yang menjadi ... -
Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan sebagai Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian dengan Konsep Sustainable Development
(UNIVERSITAS BENGKULU, 2019-10-03) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH LIMBAH PABRIK TEPUNG TAPIOKA DI BANJARNEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang sulit untuk dihentikan dikalangan masyarakat, pencemaran lingkungan terjadi karena adanya aktivitas manusia demi menghasilkan barang atau produksi. Di Kabupaten Banjarnegara ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA YOGYAKARTA
(FAI UMY, 2012-12-20)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari perlindungan hukum terhadap nasabah pembiayaan murabahah pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ditinjau dari Hukum positif dan hukum islam, yaitu merupakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-27)Dalam pelayanan kesehatan, dokter sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, sering dianggap sebagai seorang yang profesional, sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan dituntut untuk melakukan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT SEBAGAI KORBAN PENELANTARAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Penelitian ini dilatar belakangi dengan perkara penelantaran terhadap pasien gawat darurat (emergency) oleh pihak rumah sakit, perkara ini perlu mendapatkan perhatian serius karena pada kenyataanya pasien sebagai penerima ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN PENGGUNA KARTU BPJS ATAS PELAYANAN RUMAH SAKIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Permasalahan yang selama ini selalu dikeluhkan oleh peserta BPJS adalah pelayanan dari mitra BPJS. Tidak maksimalnya layanan kesehatan mitra kerja menjadi salah satu prioritas persoalan yang dicarikan solusi. keluhan pasien ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
(FH UMY, 2010-05-05)Perlindungan hukum terhadap pasien sebagi konsumen pengguna jasa kesehatan rumah sakit diatur didalam UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBORONGAN DI PT TELKOM KANDATEL KEBUMEN
(FH UMY, 2017)Dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan outsourcing diatur di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 65 kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf (b) sebagai teknis hubungan kerja dalam ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DISABILITAS DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BERDASARKAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)Saat ini diakui memang masyarakat seolah masih menganggap disabilitas adalah orang – orang kelas dua. Banyak contoh menggunakan pemahaman tersebut, seperti misalnya didalam masayarakat orang – orang disabilitas sangat ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(FH UMY, 2018-02-24) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Upaya alternatif yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi Pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan Pekerja tersebut untuk Bekerja di Luar Negeri. Penempatan Pekerja untuk bekerja di Luar Negeri ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA SELAMA BEKERJA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Upaya alternatif yang dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi Pengangguran dan kelangkaan kerja adalah dengan menempatkan Pekerja tersebut untuk Bekerja di Luar Negeri. Penempatan Pekerja untuk bekerja di Luar Negeri ...