Penelitian mengkaji tentang politik hukum penanggulangan tindak pidana perikanan, dimana penanggulangan tindak pidana perikanan belum berjalan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya hanya dapat mengatasi nelayan-nelayan kecil saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum meliputi kebijakan formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan aplikasi dan eksekusi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana. Peraturan perundang-undangan tentang perikanan yang terdapat dalam UU perikanan telah cukup memadai mengatur penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, tetapi terdapat hambatan-hambatan dalam tahap aplikasi dan ekseskusi, seperti hambatan dari segi aparat penegak hukum, sarana dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakat.