Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 335-354 of 1188
-
PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM LEGISLASI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)DPRD sebagai wakil rakyat diharapkan mampu menjembatani berbagai unsur kelompok kepentingan agar tercipta keadilan dalam bermasyarakat. DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan baik agar dapat menghasilkan ... -
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELA TAN PERIODE 2014-2019
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-08-25)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera selatan Periode 2014-2019 serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan ... -
PELAKSANAAN GUGATAN PERCERAIAN ORANG YANG MAFQUD DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 162/PDT.G/PA.BTL)
(FH UMY, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pengajuan gugatan perceraian orang yang mafqud Pengadilan Agama Bantul dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian orang mafqud dalam putusan perkara Nomor ... -
PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-08-28)Pelaksanaan asimilasi pada LAPAS Kelas II A Yogyakarta dilaksanakan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, akan tetapi teap mengarahkan kepada tujuan asimilasi. Pada LAPAS Kelas II A Yogyakarta hanya dikenal asimilasi keluar ... -
PELAKSANAAN HAK BERSERIKAT PEKERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA/BURUH
(FH UMY, 2019-12-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Hak Berserikat Pekerja pada Perusahaan di Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dan untuk ... -
PELAKSANAAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN PADA PT. AMEYA LIVING STYLE INDONESIA
(FH UMY, 2017-05-08)Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang ... -
PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX KEBUN WARNASARI KABUPATEN CILACAP
(FH UMY, 2019)PT. Perkebunan Nusantara IX adalah perusahaan BUMN yang memiliki jenis usaha dalam sektor perkebunan dan terdapat wilayah kerja, salah satunya yaitu kebun Warnasari. Kebun Warnasari terletak di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten ... -
PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KABUPATEN PINRANG
(FH UMY, 2010-12-13)Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang pelaksanaan hak kunjungan keluarga tetap berjalan, namun didalam pelaksanaan tersebut tetap mempunyai beberapa kendala baik dari segi narapidana ... -
PELAKSANAAN HAM BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN
(FH UMY, 2013-09-10)Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman cukup efektif dan sudah memenuhi harapan sebagaimana tersirat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan juga ... -
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN OPERASI CAESAR DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT
(FH UMY, 2014-07-22)Pelaksanaan informed consent antara dokter dengan pasien operasi caesar dalam keadaan gawat darurat adalah pelaksanaan informed consent sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku, yang mana adanya hubungan terapeutik ... -
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PEMASANGAN ALAT KONTRASEPSI OLEH BIDAN DI PRAKTIK BIDAN KLINIK PERINTIS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Program Keluarga Berencana (KB) yang diwujudkan pada penggunaan kontrasepsi juga memiliki ... -
PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA BAGI SUAMI ISTRI PERKAWINANNYA BELUM DICATATKAN
(FH UMY, 2014-05-23)Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Penetapan No 50/Pdt.P/2010/PA/YK , No 23/Pdt.P/2011/PA/YK, dan No 52/Pdt.P/2011/PA/YK, bahwa dasar pertimbangan hakim adalah mengabulkan penetapan itsbat nikah tersebut, ... -
PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan kepemilikan dan penggunaan airsoft gun yang banyak peredaran unitnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimana airsoft gun sendiri termasuk dalam ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN DI KABUPATEN BANTUL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2019)Masyarakat Indonesia mempunyai beberapa ragam budaya di setiap daerahnya yang juga mempunyai kebudayaan yang berbeda sesuai dengan keadaan wilayahnya. Manusia mempunyai beberapa macam aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA YOGYAKARTA
(2017-05-26)Penyelenggaraan izin keramaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian ... -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAGELANG
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-28)Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka perlu dibuat aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan ... -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-09-07)Seiring perkembangan zaman pembangunan nasional telah mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama dalam meningkatkan otonomi daerah. Otonomi daerah pembangunan nasional telah berkembang merata di setiap daerah untuk ... -
PELAKSANAAN IZIN OPERASIONAL PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA MADIUN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Salah satu penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dimaksud adalah dengan adanya Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan pengobatan dan pemulihan ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-10-13)Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap antara lain adalah setiap tahap izin permulaan, penempatan lokasi, koordinasi ...