Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 74-93 of 1188
-
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WATES (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt ;PENETAPAN Nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt)
(FH UMY, 2016-04-02)Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UUP perkawinan dan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAHKAN ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ( PENETAPAN NOMOR : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl )
(FH UMY, 2017-03-21)Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahnannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non-Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN ATAS PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIYUTANG (STUDI KASUS PERDATA NOMOR 127/PDT.G/2011/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar memutuskan suatu perkara mendasarkan pada adanya bukti yang ada dipersidangkan baik berupa bukti ... -
DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(FH UMY, 2017-01-15)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Karena mengingat bahwa sarana dan prasarana ... -
DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(FH UMY, 2011-07-05)Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum ... -
DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DI PILKADA BANTUL 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-15)Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015 proses ... -
DESAIN PEMILIHAN UMUM NASIONAL SERENTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-11)Penelitian ini mengenai desain pemilihan umum nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik untuk tahun pertama. Secara khusus, fokus penelitian in meliputi: pertama, mengidentifikasi berbagai problem yang menjadi ... -
DESENTRALISASI KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-12-10)Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah ... -
THE DETENTION OF SUPPLY OF IMPORTED BEEF IN CARTEL PRACTICE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-06-07)According to law No. 5 of 1999 agreement in the forms of cartel was prohibited since a cartel is cooperation of several manufacturers of particular products. Commission for the supervision of business competition (KPPU) ... -
DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017
(PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-11)Poverty is one of problems which appearing in society life, effort in decreasing poverty cannot do partial but it should be related to various aspects related itself. This study aims to analyze the Determinant of Poverty ... -
DILEMMA OF DUAL CITIZENSHIP ISSUES IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-08-12)Dual citizenships have been in much of the debate over the years. Many developed countries such as US, UK, Australia, and Switzerland have no restrictions on holding dual nationality, whereas countries such as Singapore, ... -
THE DIPLOMATIC IMMUNITY RELATING TO ASSASSINATION AT THE CONSULATE: KHASHOGGI’S CASE
(FH UMY, 2019-11-11)The murder of Jamal Khashoggi shocked the world. It is not only because of the grisly details of his death but also because of where it took place: inside a consulate, which enjoys special protections under international ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-14)Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan disparitas ... -
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA DPRD GUNUNGKIDUL DALAM KASUS PIDANA KORUPSI APBD 2004
(FH UMY, 2019)Disparitas dalam penjatuhan putusan pidana tentu tidak melanggar hukum yang ada. Dalam hal demikian terdapat permaslaahan yang harus diperhatikan lagi, yaitu masalah pertimbangan hakim dalam memutus yang menyebabkan ... -
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FH UMY, 2017-05-15)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi adanya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena mengingat bahwa kepercayaan masyarakat sangat lemah dengan keberadaan disparitas ... -
DISPENSASI UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-06)Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat ... -
DISPENSASI USIA PERKAWINAN BAGI WANITA DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (PENETAPAN Nomor 0158/Pdt.P/2013/PA.BTL; PENETAPAN Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA/BTL)
(FH UMY, 2014-04-17)Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah Berdasarkan Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl secara yuridis, calon istri belum dapat melangsungkan ... -
DISPUTE SETTLEMENT OF FINANCING PRODUCT WITH MURABAHAH AQAD FOR PURCHASING LAPTOP AT BMT UMY
(FH UMY, 2020)Murabahah is a sale and purchase transaction in which a form of sale requires the seller to inform prospective buyers about the price and costs behind it, in addition to the selling price, the prospective buyer is also ... -
THE DISPUTE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY THROUGH BANTUL RELIGIOUS COURT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-28)Joint property still becomes one of the disputing issues after the dissolution of marriage in a Moslem family in Indonesia. This research aims at analyzing the legal status of joint property in Islamic Law and Indonesian ... -
THE DISPUTE SETTLEMENT ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION CASE OF CELLULAR OPERATOR: A CASE STUDY BETWEEN TELKOMSEL AND INDOSAT
(FH UMY, 2016-12-26)In the recent Telecommunication has become a central part in human life which thigh competition among cellular operator. Especially, in June 2016 there is a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the ...