Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 1149-1168 of 1188
-
UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE ADHOC DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MA NOMOR : 131.PK/Pdt.Sus/2011
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-25)Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan suatu alternatif ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM PENGUSAHA TAHU UNTUK MENGELOLA LIMBAH PABRIK TAHU DI KECAMATAN GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Kabupaten Wonogiri memiliki pembagian wilayah administratif yang terdiri dari 25 Kecamatan dan 295 desa atau kelurahan, salah satunya adalah Kecamatan Giritontro. Sebagian masyarakat di Kecamatan Giritontro bermata pencaharian ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Paska bergulirnya reformasi 1998, dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi, maka daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan, di mana Pemerintah ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-21)Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan pada sektor pertanian. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau (Temanggung bagian lereng ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-17)Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Yogyakarta. Peranan ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2019)Keberadaan usaha sarana wisata di Kabupaten Sleman juga menjadi daya dukung bagi peningkatan wisatawan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Permasalahan yang ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2018-04-28) -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
(FH UMY, 2017-05-24)Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTAWARINGIN BARAT DALAM MENGURANGI PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN SAWIT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kebakaran hutan sering terjadi hampir setiap tahunnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan perbuatan manusia, dari perbuatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan ialah ... -
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG
(FH UMY, 2020)Peningkatan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah adalah suatu keharusan seorang aparat pemerintah. Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sejatinya berpedoman ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGATASI ABRASI DI KAWASAN PANTAI SELATAN
(FH UMY, 2014-04-24)Upaya Pemerintah kab. Bantul dalam mengatasi ancaman abrasi di kawasan Pantai Selatan dilakukan dengan melakukna perencanaan penataan kawasan pantai , penanaman pohon Cemara udang, pandan dan waru untuk mencega terjadinya ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENGGALIAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(FH UMY, 2012-07-28)Dengan demikian menurut penelitian di atas upaya pemerintah kabupaten Pandeglang dalam penggalian sumber-sumber pendaatan asli daerah (PAD) ialah: Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-11)Marriage Law has determined the minimum age for marriage is 19 years old men and 16 years old women. However, in the practice there are many occurrence of underage marriage such as in Sleman. This study aims to determine the ... -
UPAYA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR UPPD / SAMSAT KABUPATEN KLATEN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-03-23)Penelitian ini membahas mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan publik Kantor Samsat Kabupaten Klaten berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peningkatan kualitas pelayanan dalam ... -
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA MINUMAN KERAS BERALKOHOL OPLOSAN OLEH POLDA DIY
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Penggunaan minuman beralkohol di Yogyakarta cukup memprihatinkan berdasarkan data dari Dit Reserse Narkoba Polda DIY tahun 2016-2018 terdapat 30 kasus penggunan miras diantaranya tersangka 27 orang laki-laki, dan 3 orang ... -
UPAYA PENYELESAIAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-02-25)Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi terpeutik. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik ini merupakan ... -
UPAYA SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA ATAS PKL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN LOKASI USAHA DI JALAN COLOMBO KABUPATEN SLEMAN
(UMY, 2017)Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi ... -
THE URGENCY OF ABOLISHMENT OF NON-INTERFERENCE PRINCIPLE TO ENHANCE THE QUALITY OF THE SETTLEMENT OF HUMAN RIGHTS VIOLATION IN ASEAN
(FH UMY, 2018-04-24)ASEAN has become among few regional institutions that has shown significant economic progress and successful regionalism in the world. However, this remarkable achievement is not followed by the development of the human ... -
THE URGENCY OF CORRUPTION ERADICATION COMMISSION IN HANDLING CORRUPTION IN THE PRIVATE SECTORS
(FH UMY, 2019-12-26)Nowadays, private sector corruption is getting higher and the forms of corruption are becoming more widespread. Other than that, corruption in the private sector has a serious negative impact on the country’s economy and ...