Browsing Department of Law by Author "NASRULLAH"
Now showing items 21-40 of 47
-
PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP DI KOTA TASIKMALAYA
RIZKY, VIQI MUHAMMAD (FH UMY, 2017-01-03)SAMSAT merupakan birokrasi penyelenggara pelayanan publik terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor. sebagai birokrasi yang memberikan pelayanan yag bertatap langsung dengan masyarakat sudah sewajarnya SAMSAT memberikan ... -
PENEGAKAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI POLDA DIY
ANGKYLINA, NIKEN (FH UMY, 2017-03-03)Pelanggaran bagi anggota Polri tidak bisa dihindari dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, meskipun anggota Polri setiap tindak tanduknya terikat dengan peraturan, namun masih didapati anggota Polri melakukan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN LINDUNG AKIBAT PENDIRIAN PEMUKIMAN WARGA DI DAERAH KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP, TARAKAN KALIMANTAN UTARA
PRAYOGA, ENGGAR (FH UMY, 2017-08-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam menegakan peraturan hukum hutan lindung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Serta untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami Pemerintah dalam menegakan ... -
PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN
WANDANI, ERLITA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Pengawasan inspektorat terhadap pelayanan publik bidang pendidikan di kabupaten sleman dilaksanakan dengan 4 jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan reguler, khusus, kasus dan pemeriksaan lain-lain. Sasaran pemeriksaan meliputi ... -
PENGELOLAAN RETRIBUSI KAWASAN WISATA PANTAI PARANGTRITIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
ARISKA, ARISKA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-28)Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Peraturan ... -
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA GIRIPURWO KECAMATAN GIRIMULYO KABUPATEN KULON PROGO MENURUT PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA
WIDYANTORO, JATI AGUNG (FH UMY, 2016-12-24)Tanah merupakan sumber daya alam yang berperan penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat melakukan segala aktivitas dipermukaan bumi. Tanah kas desa termasuk di dalamnya. Maka dari itu, tanah kas desa perlu dikelola ... -
PERAN BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN SLEMAN
NUGRAHENI, EVI (FH UMY, 2017-03-25)Hutan merupakan suatu ekosistem penting untuk penyangga kehidupan makhluk hidup didalamnya. Adanya suatu kerusakan hutan akan mengganggu kehidupan flora maupun fauna pada habitatnya terutama pada hutan konservasi. Peran ... -
PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA
MOUSSAVI, ANDI AKHMED (FH UMY, 2017-12-29) -
PERAN KOMITE KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK (KKPA) DESA GILANGHARJO, PANDAK, BANTUL DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK
KUSDIANTO, LUTHFI (FAKULTAS HUKUM UMY, 2016-12-20)Perlindungan Anak berarti perlindungan dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditunjukkan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PENAMBANGAN MINERAL BATUAN PASIR LAUT DI BATAM
HERMAWAN, M AFHENDO (FH UMY, 2017-05-13)Batam merupakan salah satu daerah Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cadangan pasir laut yang cukup menjanjikan. Pasir laut sebagai sumber daya alam yang banyak digunakan untuk kegiatan reklamasi pantai di wilayah pesisir. ... -
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN RETRIBUSI PARIWISATA
BUDIARTA, RIDWAN (FH UMY, 2020)Pariwisata di daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting bagi pembangunan perekonomian. Untuk mengembangkan sektor pariwisata pemerintah harus berusaha keras membuat rencana ... -
PERAN RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM MENINGKATKANPENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
AHMAD, FANDI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-09)Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi bidang pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gunungkidul, jadi dalam hal ini dikaji dari segi penerimaan retribusi obyek wisata. Penelitian ini ... -
PERANAN AMDAL DALAM PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA TANGERANG SELATAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN
KALERESAN, NURITA (FH UMY, 2017-04-11)Kebutuhan tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan tidaklah sedikit, sedangkan kebutuhan tersebut adalah salah satu penyebab terbesar dari adanya permasalahan lingkungan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan ... -
PERANAN KPP PRATAMA DALAM MENINGKATKAN JUMLAH WAJIB PAJAK DI KABUPATEN KEBUMEN
SETIAWAN, ADITYA (FH UMY, 2017-01-05)Peran KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan jumlah wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Untuk Mengetahui Peran KPP Pratama Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan jumlah ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN KABUPATEN PURWOREJO
DWIYANTO, YOGIE (FAKULTAS HUKUM UMY, 2016-12-20)BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGUSAHA PABRIK TAHU TERHADAP KORBAN PENCEMARAN LIMBAH TAHU DI KABUPATEN KLATEN
PRABOWO, ARDIANTO (FH UMY, 2017-03-25)Penelitian skripsi ini di latar belakangi dari aspek hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha ... -
PROCEDURES OF LOCAL ELECTION DISPUTES SETTLEMENT BEFORE AND AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 8 OF 2015
FAHREZA, NOVIAN (FH UMY, 2017-12-06)The research aims to compare the provided institution and the procedure of local election dispute settlement before and after the enactment of Law Number 8 of 2015. The research also would give insightful theory related ... -
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUPERVISING THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ON WORK SAFETY FOR LABORERS IN THE MINE AREAS OF KUTAI KARTANEGARA
MIFTAHURRAHMAH, MIFTAHURRAHMAH (FH UMY, 2016-11-10)The case of work safety always becomes a problem in mining activity, because the accident increases every year with less supervision by the local government. The type of the research is normative and empirical legal research. ... -
SUCCESSION MECHANISM OF THE HEAD OF STATE: A COMPARISON BETWEEN INDONESIAN DEMOCRATIC AND ISLAMIC SYSTEMS
ALBAB, BIANTARA (FH UMY, 2017-12-01)The research aims to compare the succession mechanism of Head of State of Indonesian democratic and Islamic systems. The research was conducted within normative legal research method which compares one legal resource with ... -
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BUKTI-BUKTI SURAT NON SERTIFIKAT TERHADAP SERTIFIKAT TANAH (studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 55 K/Pdt/2003)
MUSTHOFA, MUHAMMAD (FH UMY, 2014-07-01)kedudukan non sertifikat seperti Letter C, Girik dan bukti surat tanah lama lainnya adalah sleain hanya sebagai bukti permulaan, juga sebagai hak milik dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali, meskipun hanya sebagai ...