Browsing Department of Law by Author "HIDAYAT, BENI"
Now showing items 61-80 of 103
-
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
SAPUTRO, ADRIYANSYAH DWI (FH UMY, 2013-07-27)Penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) dengan membentuk Tim ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SAROLANGUN
ANGGRAINI, NOVITA (FH UMY, 2017-12-04)Sarolangun Regency is a district that has the potential of natural resources that can not be renewed in the form of gold metal minerals. The existence of gold in Sarolangun almost spread throughout the District, such as ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
SIRAIT, ARDIANSARI (FAKULTAS HUKUM, 2017-08-22)Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilakukan melalui upaya-upaya sadar dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat, tercatat dengan izin reklame pemerintah Kota ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
PATRIOTAMA, RIZAL ADIYOGA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang kaya hasil tambang. oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kegiatan pertambangan yang melanggar izin masih ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
WIBOWO, BRILIAN AL AZHAR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ... -
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
WIBOWO, BRILIAN AL AZHAR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Skripsi ini membahas tentang Penegakan Hukum Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Dearah Kota Pontianak Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ... -
PENENTUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SECARA PERORANGAN DI KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN PERDASUS PROVINSI PAPUA NO 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH
MUZIZAT, ALIFF (FH UMY, 2017-12-04)The district of Merauke is still in the process of transferring customary land rights that are often transferred to the right of ownership through the legal act of releasing customary land rights in civil law is called the ... -
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI KOTA YOGYAKARTA
SUDRAJAT, JEFRI NURZEIN (FH UMY, 2014-08-23)Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan upah minimum oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat dapat disimpulkan bahwa ... -
PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ISWANTORO, AGUS AJI (FH UMY, 2014-08-26)Berdasarkan analisis dari data penelitian yang penulis lakukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I ... -
PENGAWASAN PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA
NUGROHO, ANGGIT CATUR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan BPJS Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta faktor-faktor ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN SLEMAN
FAUZISTIKA NOVA, AVISSA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan ... -
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
MAHFUDZ, ASYIF (2017-04-08)Barang milik daerah adalah aset yang dimiliki olek pemerintah daerah, dikelola dan digunakan sebagai penunjang berjalannya pemerintahan di daerah. Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau ... -
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
HUMARI, MUHAMAD NUR (FH UMY, 2014-04-19)Dalam penelitian hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peningkatan kinerja PNS dalam pelayanan publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta antara lain a) Peningakatan fasilitas, b) Pengawasan terhadap PNS, c) Pengikut ... -
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KULON PROGO
MALIKI, MOHAMAD DAWAM (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk ... -
PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DI KOTA YOGYAKARTA
PUTRO, WAHYU RENO (FH UMY, 2017-12-09) -
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KETIWIJAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO
ANGGRIAWAN, DWI (FH UMY, 2017)Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus ... -
PERAN BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN HUTAN KONSERVASI DI KABUPATEN SLEMAN
NUGRAHENI, EVI (FH UMY, 2017-03-25)Hutan merupakan suatu ekosistem penting untuk penyangga kehidupan makhluk hidup didalamnya. Adanya suatu kerusakan hutan akan mengganggu kehidupan flora maupun fauna pada habitatnya terutama pada hutan konservasi. Peran ... -
PERAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL
SULISTIOWATI, MEGA TRI (FH UMY, 2016-12-24)Skripsi ini bertujuan antara lain pertama, untuk mengetahui apa saja peran, tugas serta fungsi Bappeda Kabupaten Bantul dalam progam perencanaan pembangunan daerah, kedua untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi ... -
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
KHOLAIFI, KHOLAIFI (FH UMY, 2011-04-02)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERAN DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PROSES PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA -
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA VOLCANO DI LERENG GUNUNG MERAPI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN
FEBRIANDIKA, FIDEL (FH UMY, 2017-04-20)Taman Nasional Gunung Merapi memiliki obyek Wisata Alam yang cukup potensial, selain memiliki keaneragaman flora, fauna dan benteng alam yang spesifik juga memiliki kekhasan daya tarik wisata geologi dan wisata budaya salah ...