Search
Now showing items 41-50 of 282
SANKSI PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI
(FH UMY, 2017)
Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA PEMBORONGAN DI PT TELKOM KANDATEL KEBUMEN
(FH UMY, 2017)
Dasar hukum bagi perusahaan untuk melaksanakan outsourcing diatur di dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 65 kecuali ayat (7) dan Pasal 66 kecuali ayat (2) huruf (b) sebagai teknis hubungan kerja dalam ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI
(FH UMY, 2017)
Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana militer murni yang tidak dibenarkan pada kalangan Tentara Nasional Indonesia. Desersi adalah perbuatan anggota Tentara Nasional Indonesia yang meninggalkan dinas tanpa izin ...
PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (Balai KSDA) DALAM PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)
Kawasan Konservasi merupakan sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan yang banyak mengandung kekayaan ekosistem alam termasuk juga di dalamnya kekayaan flora dan fauna. Konservasi sangat diperlukan untuk menjaga dan ...
THE URGENCY OF REPUBLIC INDONESIA TO RATIFY 1951 REFUGEE CONVENTION AS A LEGAL BASIS ON THE PROTECTION OF ASYLUM SEEKERS AND REFUGEE IN INDONESIA
(UMY, 2017)
Nowadays, the asylum seekers and refugee issues are becoming serious problem to the international community. For one minutes, more than 15 people are becoming asylum seekers. To protect human rights of refugee, in 1951 UN ...
AN INTRA PARTY CONFLICT SETTLEMENT MECHANISM OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA: A CASE STUDY OF GOLKAR PARTY AND UNITED DEVELOPMENT PARTY
(FH UMY, 2017)
In recent decades, intra party conflict of political parties become a matter that needs more focused. This research aims to evaluate the problem of intra political party conflicts in Indonesia. The research focuses the ...
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI POLRESTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017)
Penyelesaian kasus yang berkiatan dengan anak setelah adanya UndangUndang No 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengunakan pendekatan restoratif. Proses penyelesaian dengan pendekatan restoratif tidak ...
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI YANG AKUNTABEL
(FH UMY, 2017)
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan terhadap problematika yang terjadi di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui apakah urgensi pengawasan yang efektif harus ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG PERKAWINANNYA DI BATALKAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk)
(FH UMY, 2017)
Perkawinan merupakan ibadah bagi yang melaksanakan dan untuk mentaati perintah Allah SWT, antara pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Meskipun perkawinan merupakan ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)
Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh BAPPEDA
Dan BKAD. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatife dan ...