Browsing Department of Government Science by Author "MUTIARIN, DYAH"
Now showing items 21-40 of 49
-
EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KARANGREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016
ARAMIKO, IHWAN (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-13)Salah satu hal yang sangat menarik dalam keuangan desa adalah mengenai sumber pendapatan desa yang berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hal baru bagi desa, untuk itu diperlukan kesiapan ... -
EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN (Studi Kasus Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang Periode Tahun 2010-2015) Disusun oleh : JUANDA 20110520104 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2016
JUANDA, JUANDA (FISIP UMY, 2016-12-09)Pertambangan Ilegal adalah suatu usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum dan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah ... -
EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016.
UTOMO, BIMO PRIO (FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)Pemerintah Indonesia Melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007, sedangkan pelaksanaan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2014. PKH mempunyai sasaran berupa Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu ... -
IMPACT OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON SOCIETY WELFARE YEAR 2017
ANZANI, LOLA TRI (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Born of Law Number 6 Year 2016 concerning Village is a product of the reform era has marked the begining of an era towards village independence, both in government administration and village financial management. In this ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010
ARDIANSYAH, ARY (FISIPOL UMY, 2013-12-20)Penerimaan calaon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian yang sangat strategis untuk mengisi formasi yang lowong. Keberhasilan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan entry point bagi ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010
ARDIANSYAH, ARY (FISIPOL UMY, 2013-08-30)Penerimaan Calon PNS merupakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian yang sangat strategis untuk mengisi formasi yang lowong. Keberhasilan pengadaan calon PNS merupakan entry point bagi terciptanya PNS yang profesional. ... -
IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008 DALAM PENINGKATAN MUTU LAYANAN (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)
PRASETYANINGTYAS, RARAS (FISIPOL UMY, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kendala Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam peningkatan mutu layanan pelanggan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Sistem Manajemen ... -
THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION NUMBER 08/2015 IN WEST NUSA TENGGARA IN DEALING WITH UNDER-AGE MARRIAGES IN EAST LOMBOK 2015-2016
LIYAANGGRAENI, LIYAANGGRAENI (FISIP UMY, 2017-12)The background of this research explained about marriage and marriage regulation implementation in West Nusa Tenggara, especially in East Lombok. Marriage is the one of common life demands, then how lots of people doing ... -
INDEKS KEPUASAN PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS KASIHAN II TAHUN 2018
MAULIDYA, SARI (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Puskesmas kasihan II merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan baru dari BPJS Kesehatan yang mengharuskan sistem rujukan berjenjang, sistem rujukan pelayanan ... -
INNOVATION OF PUBLIC HEALTH SERVICE IMPROVEMENT IN BANDUNG CITY
KHALYUBI, WILDHAN (FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)Innovation can be the answer in the stuck of government in finding a suitable program for the citizens. Public service must continue to be run, especially concerning the main life of human being that is health. Layad Rawat ... -
KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM LAMPUNG SELATAN DALAM MENDUKUNG HOME INDUSTRI DI KECAMATAN WAY SULTAN LAMPUNG SLEATAN (TAHUN 2012-2013)
DARYADI, DELTA YUBI (FISIPOL UMY, 2014-04-24)Kemajuan pembanguna di Lampung Selatan yang masih lamban tertinggal dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung, Ini terjadi terutama di daerah-daerah sentra home industri dan daerah-daerah perbatasan di Lampung ... -
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2012
PRIYATMOKO, ELROSSANDY (FISIPOL UMY, 2014-04-24)Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun ke tahun selalu meningkat, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Beberapa hal yang perlu ... -
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016
NUSAERIK, ASA (FISIP UMY, 2017-05-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana stadar pelayanan publik bidang administrasi kependudukan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian standar pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan ... -
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 PASAL 30 TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
ANDRIYANI, NANIK (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan ... -
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 – 2017
TANJUNG, LAKSMI NURITA (FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ARWANTO, POSTA (FISIPOL UMY, 2017-12-18)Otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota akan tetapi yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari otonomi daerah tersebut ... -
PELAKSANAAN PERMENPAN-RB NO.13 TAHUN 2014 DALAM SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018
HARITS, M. NAUFAL (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-13)Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan akuntabilitas serta kompetensi dari aparatur. Seleksi terbuka atau lelang jabatan adalah salah satu upaya yang ditempuh untuk ... -
PENGARUH PEMBAGIAN KERJA TERHADAP EFEKTIFITAS KERJA PNS TAHUN 2014
PRANATA, M. ADITYA (FISIP UMY, 2017-08-12)Badan Litbang dan Diklat Kota Samarinda adalah birokrasi yang bertujuan untuk melaksanaan dan pengkoordinasian kebijakan program kegiatan operasional penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, pembangunan daerah ... -
PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012
ATMOJO, MUHAMMAD EKO (FISIPOL UMY, 2013-08-27)Dengan terbitnya UU otonomi daerah maka kewenangan urusan rumah tangga menjadi milih daerah milik daerah masing-masing, begitu juga dengan masalah kepegawaian. Seiring dengan bertambahnya PNS di indonesia dna jumlah anggaran ... -
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
SANI, RAJIV RAMUNA (FISIPOL UMY, 2013-08-27)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa dapat dilihat dari nilai ...