Browsing Department of Government Science by Author "SAKIR, SAKIR"
Now showing items 1-10 of 10
-
AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI PENELITIAN PENDISTRIBUSIAN DAN PROFESIONALISASI PELAYANAN RUSUNAWA DAN TRANS JOGJA DI DIY TAHUN 2012)
SAKIR, SAKIR (FISIPOL UMY, 2013-08-27)Pelayanan publik semakin menjadi hal strategis dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan ... -
AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018
RIZALDI, IRVAN (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-12)Pemerintah Daerah memiliki suatu kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri terutama mengenai perkembangan wilayah pedesaan. Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam pengembangan pedesaan adalah Pemerintah ... -
DAMPAK NEGATIF ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN 2017
ALFARUQ, HENDRO (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Yogyakarta. Diantara kabupaten lainnya, Kabupaten Sleman adalah Kabupaten yang memiliki kekayaan pada sektor pertanian yang tinggi. pergerakanPergerakan ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT TANPA KELAS DI RSUD NYI AGENG SERANG KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016
NUGRAHA, NOVAN ADHI (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-01-07)Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan RSUD Nyi Ageng Serang untuk memberikan pelayanan kesehatan adalah kebijakan rumah ... -
EVALUASI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (E-WARONG KUBE PKH) SEBAGAI UPAYA PENGETASAN KEMISKINAN DI KOTA DEPOK TAHUN 2017-2018 (STUDI KASUS DI KELURAHAN ABADIJAYA DAN SUKMAJAYA)
HAKIM, LUQMAN (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-09)Program BPNT merupakan program pengganti dari program Rastra yang memiliki permasalahan/kendala yang cukup kompleks, sehingga pada Tahun 2016 pemerintah mulai melakukan perubahan dari program Ranstra menjadi program BPNT. ... -
EVALUASI PROGRAM MUNDUR MUNGGAH MADHEP KALI (M3K) DALAM MEWUJUDKAN WISATA WINONGO BERBASIS SUNGAI DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2018
ERWIN, DICKY (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10-09)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai program Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Program Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) adalah program gagasan dari komunitas Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). ... -
INOVASI PELAYANAN PUBLIK SITUPAT (SIJI ENTUK PAPAT) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
BENGKULAH, MUHAMMAD TAUFIQ FATCHURRAHMAN (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)This research aim to describe how to innovation public services SITUPAT (Siji Entuk Papat) as of efforts to improve service in improving the quality of service at the Department of Population and Civil Registration Bantul ... -
POLA PEMBIAYAAN GOTONG ROYONG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
AL-AMIN, ANUGRAH ESA OKTORICHO (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pola gotong royong PDI Perjuangan Jawa Tengah sebagai jalan keluar untuk membiayai Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur ... -
TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT (PEMBANGUNAN INFRASTRKTUR DESA BANGUNJIWO, KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017)
AHMAD, AHMAD (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10)Desa merupakan perangkat pemerintah di Indonesia yang paling bawah, dengan upaya pemerataan pembangunan dan kesejateraan di Indonesia, maka pembangunan harus dilakukan dari yang paling bawah yaitu Desa. Sesuai dengan ... -
TRANSPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAH (STUDI KASUS: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MAYANG SARI, KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2017)
SADIQIN, RAHUL (FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-10)Penelitian ini membahas tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintah, Studi Kasus Pembanguna Infrastruktur tahun 2017. Alasan peneliti melakukan penelitian ini, untuk mengukur Transparansi Penggunaan ...