Department of Government Science: Recent submissions
Now showing items 201-220 of 1083
-
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP FOR TROWONO TRADITIONAL MARKET REVITALIZATION IN GUNUNGKIDUL REGENCY IN THE
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UJIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKAT\RTA, 2019)The existence of the traditional market is worse and threatened by a proliferation of modern markets in which resulted in many people who switch to modern markets. This situation raises concerns about the sustainability ... -
EVALUASI KINERJA E-PROCUREMENT PADA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DI KOTA BATAM TAHUN 2017-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03)Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam dalam menjalankan e-procurement pada tahun 2017-2018. Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Batam ... -
ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM ZONASI SEKOLAH UNTUK PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN WONOGIRI UNTUK JENJANG SMA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03)Sesuai dengan program Jokowi – JK yang tetuang dalam nawacita presiden menyebutkan bahwa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan yang mengusung jargon Indonesia Pintar dan ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SISKEUDES DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan baru bagi pemerintah desa untuk dapat mengelola pengelolaan keuangan desa. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan mengebangkan ... -
EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Desa Kotabaru Seberida merupakan pusat perekonomian di Kecamatan Keritang, tetapi hal tersebut tidak didukung oleh infrastruktur yang baik. Desa Kotabaru Seberida merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa (DD) ... -
POLA PEMBIAYAAN GOTONG ROYONG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Penelitian ini memiliki sebuah tujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana pola gotong royong PDI Perjuangan Jawa Tengah sebagai jalan keluar untuk membiayai Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur ... -
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN SISTEM LAPOR BANTUL DENGAN SMS CENTER DI KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Negara Indonesia tampaknya telah mulai merintis sebuah sistem teknologi informasi dengan berbasis elektronik. Istilah untuk menyebut sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan berbasis elektronik untuk membantu kinerja ... -
AKSESIBILITAS DAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILKADA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Setiap warga negara berhak untuk ikut serta didalam Pemilihan Umum tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya, pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam politik masih ... -
STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak sekali keberanekaragaman potensi destinasi wisata yang melimpah. Akan tetapi belum semuanya mendapat sentuhan dan perhatian yang khusus dari pemerintah daerah dan pengembangan ... -
POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL : ANALISIS ANTARA AHOK DAN ANIES
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak keanekaragaman suku, agama, ras dan golongan menjadikan adanya konflik pribumi versus non-pribumi. Pada pemilihan Gubernur yang berlangsung di DKI Jakarta Tahun ... -
THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA INSTAGRAM, TWITTER AND FACEBOOK ON POLITICAL KNOWLEDGE IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Social media can dominate the public space from the development of the use of social media from the community itself (Atmodjo, 2014). Nowadays, social media has an important role in influencing all aspects of life, ... -
KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MEMPERKUAT PEMERINTAHAN NAGARI
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriftif adalah memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan ... -
EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Kartu tani merupakan program yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Ganjar Pranowo. Diperuntukan mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum ... -
EVALUASI PELAYANAN PEMBUATAN SIM D DI POLRESTA YOGYAKARTA TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Dengan melihat Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, suatu unit pelayanan publik harus mampu meningkatkan suatu pelayanan yang nantinya menjadi produk andalan dan mendapatkan kepuasan masyarakat. Dalam ... -
FACTORS THAT INFLUENCE E-GOVERNMENT UTILIZING TOWARDS E-REPORT APPLICATION (CASE STUDY: COMPARISON BETWEEN LAPOR SLEMAN AND JOGJA SMART SERVICE (JSS) IN 2018)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)E-Government was created as an attribute to serve and communicate with the citizen. In 2005 the Digital Government Services (DGS) program was initiated which was followed up with the issuance of DIY Governor Regulation ... -
ANALISIS NETRALITAS BIROKRASI PADA TAHAPAN MASA KAMPANYE PEMILUKADA DI KOTA TEGAL TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)ASN merupakan profesi yang netral dalam lingkup pemerintahan akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa oknum ASN yang tidak netral seperti hal nya kasus di Kota Tegal pada penyelenggaraan Pemilihan ... -
POLA REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Fungsi rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik memiliki peranan penting dalam sistem politik, dengan adanya fungsi rekrutmen dapat diketahui calon-calon pemegang jabatan atau kekuasaan dan untuk menjalankan fungsi-fungsi ... -
POLITIK KESEJAHTERAAN BERBASIS FILANTROPI PASCA REFORMASI DI INDONESIA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Kehadiran lembaga PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang dilahirkan atas inisiasi gerakan politik PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mampu menjadi lembaga filantropi yang memiliki agenda program kerja jangka panjang berbasis ... -
REFORMASI BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BATAM
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Birokrasi merupakan sebuah unsur dalam pemerintahan yang digunakan untuk menjalankan sebuah pembangunan yang ada disuatu daerah kepemimpinan atau pemerintahan. Dalam sejarahnya, birokrasi ini banyak sekali perubahan-perubahan ... -
ANALISIS HASIL MEKANISME SELEKSI TERBUKA APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Keberhasilan reformasi birokrasi juga andil dari sumber daya manusia yang berada di dalam birokrasi pemerintahan. Oleh karenanya perlu adanya manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang ...