Department of Government Science: Recent submissions
Now showing items 261-280 of 1083
-
DAMPAK NEGATIF ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Yogyakarta. Diantara kabupaten lainnya, Kabupaten Sleman adalah Kabupaten yang memiliki kekayaan pada sektor pertanian yang tinggi. pergerakanPergerakan ... -
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Penelitian ini mengambil judul “KINERJA BADAN KEPEGAWIAN DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2016”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan di Badan Kepegawaian ... -
INDEKS KEPUASAN PASIEN PENGGUNA BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS KASIHAN II TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Puskesmas kasihan II merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Adanya peraturan baru dari BPJS Kesehatan yang mengharuskan sistem rujukan berjenjang, sistem rujukan pelayanan ... -
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMENANGAN RIDWAN KAMIL DI PILKADA JAWA BARAT 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Ridwan Kamil merupakan calon Gubernur pada Pilkaada Jawa Barat Tahun 2018. Dalam pelaksanaan Pilkada Ridwan Kamil dalam berkampanye menggunakan media sosial Instagram, hari ini media sosial menjadi alat yang sangat baik ... -
PERFORMANCE OF THE DEPARTMENT OF WOMEN’S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN DEALING WITH VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN MATARAM CITY OF WEST NUSA TENGGARA IN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)The objectives of this study is: (1) To describe the performance of the Department of Women’s Empowerment and Child Protection in dealing with abuse against children in Mataram City of West Nusa Tenggara in 2017, (2) ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI GULA SEMUT
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli ... -
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ... -
EVALUASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAHUN 2015-2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Penelitian skripsi ini dengan judul Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2015-2016 (Studi Kasus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan). Penelitian ini bertujuan ... -
KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang tanggap akan pembangunan, dilihat dari kebijakan terkait dengan penataan kawasan alun-alun Purworejo. Agar terwujudnya kebijakan tersebut, pemerintah melakukan ... -
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 PASAL 30 TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan ... -
PARTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN INCLUSION VILLAGE DEVELOPMENT: THE CASE IN BUMIREJO VILLAGE, LENDAH DISTICT, KULONPROGO REGENCY
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)The implementation of village of inclusion to people with disability as many as six villages in district Lendah, Kulonprogo was developed as a village of inclusion since June 2015 including Bumirejo village. Various programs ... -
THE EVALUATION OF GOVERNMENT STRATEGY IN WASTE MANAGEMENT (CASE STUDY OF WASTE BANK IN MAGELANG REGENCY 2017-2018)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)In 2015, Magelang Regency was entering the category of ‘emergency waste’ which the volume of waste is 453 tons per day. After the news out, Magelang Regional Govenrment held a Waste Bank Program in order to decreasing ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Desa jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo merupakanjDesa yang sangat terpencil danlebih identik dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya paling pesat. Laju pertumbuhan penduduk di Desa Jurug pada tahun 2012-2015 telah ... -
KECENDERUNGAN PENGGUNAAN APLIKASI E-GOVERNMENT DALAM SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN ONLINE (SIPENTOL) PADA UJI KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Globalisasi membawa pengaruh hampir pada setiap aspek kehidupan manusia. Dengan adanya pengaruh globalisasi ini membawa pengaruh kedalam aspek kepemerintahan yang kemudian munculan e-Government yang bertujuan untuk menciptakan ... -
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF SRI PURNOMO DALAM IMPLEMENTASI SMART REGENCY DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Data dari KPK sampai pada bulan juli 2018 menunjukkan 435 Kepala Daerah atau pemimpin di daerah tertangkap karena KKN. Kepemimpinan saat ini didominasi dengan adanya tindakan-tindakan koruptif. Maka, keberadaan seorang ... -
PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN NON FISIK DESA TAHUN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Latar Belakang:Pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang ... -
SOLIDITAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MENGHADAPI PEMILU LEGISLATIF 2014
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Sejumlah analis politik dan lembaga survei mengatakan bahwa PKS diprediksi tidak akan lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) yang sebesar 3,5 persen pada Pemilu Legislatif 2014 karena Presiden PKS Luthfi ... -
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM HIBAH BINA DESA DI KADISORO TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Program Hibah Bina Desa merupakan program dari Kemenristek DIKTI, yang diharapakan dapat memberikan bantuan wujud implementasi Tridarma perguruan tinggi baik Negri maupun Swasta. Program Hibah Bina Desa di Kadisoro merupakan ... -
STRATEGI PEMENANGAN PASANGAN CALON INDEPENDEN RAMLAN-IRWANDI DALAM PILKADA KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Munculnya calon independen dalam pemilihan kepala daerah di indonesia merupakan konsekuensi dari putusan MK NO.5/PUU-V/2007 tentang putusan dari perkara permohonan pengajuan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ... -
ANALISIS PERGERAKAN ALUMNI 212 DALAM MENDUKUNG KEMENANGAN PASANGAN ANIES BASWEDAN DAN SANDIAGA SALAHUDDIN UNO PADA PILGUB DKI JAKARTA TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk perwujutan dari negara demokrasi, pemilihan umum itu sendiri dilakukan untuk menentukan siapa pemimpin daerah yang akan datang. Pemilihan umum 2017 diikuti oleh 18 kota, 76 kabupaten ...