BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Oleh karena itu, untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pelayanan ini, dibutuhkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Yang mekanisme penyelenggaraannya diatur di dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan jaminan sosial terhadap pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Adapun penggunaan data yang digunakan adalah wawancara dengan informan kurang lebih satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS kesehatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah cukup memuaskan, meskipun masih terdapat kendala yang harus bisa diatasi dan diperbaiki. Menurut hasil penelitian berdasarkan pendekatan lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan pendekatan terwujudnya dampak yang dikehendaki yang dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Grace A. Franklin ada beberapa kendala yang ditemukan. Diantaranya seperti adanya batasan pada beberapa ketentuan seperti penggunaan obat-obatan yang harus disesuaikan dengan INA-CBGs, waktu dalam penerbitan SEP, keterlambatan pembayaran klaim.