Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 1121-1140 of 1188
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(FH UMY, 2012-02-03)Narkotika tidak hanya mengancam orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa, yang seyogyanya tugasnya belajar, sekarang sudah mulai terjamah oleh bahaya narkotika itu sendiri, anak-anak ... -
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN JUAL BELI TANAH DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2012-03-27)Berdasarkan peraturan kepala badan pertanahan nasional menerangkan bahwa sertifikat merupakan salah satu syarat permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah, di dalam pelaksanaan peralihan jual beli tanah di Kantor ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi kasus putusan PA Sleman No. 1041/Pdt. G/2010/PA. Smn)
(FH UMY, 2012-08-10)Pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon 1 dan Termohon II di dalam perkara Nomor 1041/pdt.G/2010/PA. Smn disebabkan karena adanya pemalsuan indentitas dari termohon I dan termohon II . Dalam pembatalan perkawinan ... -
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS WEB DI CV. TRANS LANGGENG RENTAL MOBIL
(FH UMY, 2016-09)CV. Trans Langgeng is a car rental company located in Kaliurang street Km 13 – Yogyakarta. It provides car rental service. The cars are distinguished from one another based on the type, price, and facilities of the car. ... -
UPAYA PENYELESAIAN KASUS DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-02-25)Posisi antara dokter dan pasien adalah sederajat, dengan posisi yang demikian ini hukum menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum, berdasar transaksi terpeutik. Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik ini merupakan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN CITIZENS CHARTER DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2011-01-25)Citizens charter telah mencoba memperkenalkan adanya suatu proses perubahan norma atau nilai-nilai pelayanan baru kepada birokrasi dan warga pengguna layanan tentang pentingnya etika dalam pemberian pelayanan. Citizens ... -
PENGAWASAN MELEKAT TERHADAP DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAPPEDA KULON PROGO
(FH UMY, 2011-03-22)Pengawasan melekat terhadap disiplin kerja PNS di BAPPEDA Kulon Progo keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggarakannya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam ... -
DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(FH UMY, 2011-07-05)Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2010-08-28)Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Bantul sudah memadai, karena Pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan pelaksanaannya menggunakan sistem ... -
PELAKSANAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
(FH UMY, 2010-03-11)Pada dasarnya proses sertifikat tanah wakaf di seluruh indonesia sama, yaitu berdasarkan pada peraturan pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 begitu juga di kecamatan bakauheni. Adapaun proses pendaftaran tanah wakaf sebelumnya ... -
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI
(FH UMY, 2010-08-16)Pemerintah Kota Jambi dalam perannya sebagai pemantau serta pengawasan terhadap operasional PT Djambi Waras yang memiliki dampak terhadap lingkungan, maka Pemerintah telah melakukan penetapan aturan ijin gangguan yang ... -
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-02-23)Pengaturan pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah urusan wajib karena hal tersebut telah ... -
PELAKSANAAN PENDATAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAM GROUND DI PROPINSI YOGYAKARTA
(2010-04-12)Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai mengenai pelaksanaan pendataan tanah sultan ground dan pakualam ground di propinsi DIY khusus untuk Kulonprogo. Data yang ... -
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2011-04-23)Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu legislatif 2009 di kecamatan semanu secara keseluruhan dapat dikatakan efektif. Hal ini ditinjau dari segi hasil yang telah dicapai selama proses pemilu berlangsung telah sesuai dengan ... -
STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
(FH UMY, 2016-09-06)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Kedudukan Anak diluar Kawin menjadi pintu terang dalam permasalahan kedudukan anak luar kawin dalam hukum di Indonesia. Pasalnya dengan lahirnya Putusan ... -
KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENGGELEDAHAN DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN TINDAK KEKERASAN (STUDI KASUS PENETAPAN PERKARA PRAPERADILAN NOMOR :01/Pid.Prap/2015/PN.Btl)
(FH UMY, 2016-09-07)hukum terhadap tersangka dalam prosedur-prosedur penanganan perkara dalam penyelidikan. Di dalam perkara ini banyak sekali prosedur yang menurut penulis tidak sesuai, maka dari itu saya tertarik untuk membahasnya, yaitu ... -
FUNGSI REPRESENTASI ANGGOTA DPD DIY DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-05-14)Fungsi representasi anggota DPD merupakan fungsi bahwa anggota DPD merupakan perwakilan daerah yang membawa aspirasi langsung dari daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang cukup menjanjikan terutama dalam ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KASUS PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-09-06)dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, belum ... -
PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk)
(FH UMY, 2016-08-19)wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat, dimana atas gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat ... -
THE URGENCY OF THE MEDICAL MALPRACTICE COURT FOR RESOLVING MEDICAL MALPRACTICE CASES IN INDONESIA
(FH UMY, 2016-08-19)The medical malpractice cases may be settled through both civil and criminal courts. But sometimes resolving medical malpractice cases through court creates other problems due to the lack of knowledge of the law enforcement ...