Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 1101-1120 of 1188
-
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KIOS DI SHAPIR SQUARE YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-08-23)Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan , maka penulis dapat menguraikan kesimpulan yaitu pelaksanaan perjanjian jual beli kios di Saphir Square Yogyakarta pada dasarnya harus didahului dengan adanya persyaratan yang ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP POLISI PENGGUNA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLDA DIY
(FH UMY, 2012-10-04)Dengan adanya ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 maka polisi pengguna narkotika dapat diadili di sidang peradilan umum, namun PP No 2 Tahun 2003 tentang Penerapan Disiplin Polri menyatakan bahwa disiplin merupakan serangkaian ... -
PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (blh) KABUPATEN BANTUL DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
(FH UMY, 2011-07-24)Peranan BLH Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penetapan enam program pengendalian dampak lingkungan tahun anggaran 2011 terdiri dari : Kegiatan Program Kali ... -
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
(FH UMY, 2012-04-04)Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sudah cukup maksimal karena Pemerintah Daerah menitikberatkan kepada promosi wisata didaerah maupun di Mancanegara. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten ... -
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2012-07-27)Konsep mengenai harta bersama menurut Hakim Pengadilan agama pada dasarnya adalah sama dengan konsep harta bersama yang terdapat dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) UUP maupun dalam pasal 1 huruf f KHI, yaitu harta benda ... -
PELAKSANAAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN KELAS II A YOGYAKARTA
(FH UMY, 2012-08-28)Pelaksanaan asimilasi pada LAPAS Kelas II A Yogyakarta dilaksanakan dengan bentuk-bentuk yang berbeda, akan tetapi teap mengarahkan kepada tujuan asimilasi. Pada LAPAS Kelas II A Yogyakarta hanya dikenal asimilasi keluar ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(FH UMY, 2010-07-26)Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima di Yogyakarta berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pedagang kaki lima mentaati peraturan daerah Kota Yogyakarta ... -
PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007
(FH UMY, 2009-12-26)Minuman beralkohol menurut hukum islam disebut khamar yaitu semua benda yang memabukkan. Sedangkan pengertian minuman beralkohol menurut Perda kab. Bantul Nomor 6 tahun 2007 adalah minuman yang mengandung ethanol yang ... -
KETENTUAN HUKUM TENTANG HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT POLITIK DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-05-11)Peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif sudah menjamin adanya perlindungan hak politik PNS, tetapi dalam implementasinya masih terdapat kekurangan-kekurangan, anatara lain masih adanya pengaruh kpentingan ... -
PELAKSANAAN PENDIRIAN BANGUNAAN DI PANTAI KARTINI JEPARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL
(FH UMY, 2011-01-23)Berdasarkan uraian bab I-IV bahwa sudah jelas di cantumkan di UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir patai dan pulau kecil sudah jelas melarang bahwa di wilayah pesisir Pantai tidak diperuntukkan pemukiman ... -
THE IMPLEMNTATION OF PERMIT PROCEDURE OF NURSING CLINIC IN BANTUL REGENCY
(FH UMY, 2012-04-30)Letter of recommendation from organization of profession. The requirement of recommendation letter from organization of profession, nurse should be attached : Copy of nursing organization's member card, Copy of general ... -
PELAKSANAAN PEWARISAN BAGI ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN BREBES, KABUPATEN BREBES
(FH UMY, 2012-10-05)Kesimpulan pada penelitian ini bahwa anak angkat tidak dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya tetapi hanya sebatas harta gono-gini saja. Pada adat jawa kec. Brebes orang tua angkat biasanya memberikan kedudukan ... -
ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-07-31)Setelah membahas mengenai kinerja birokrasi pemda dalam peningkatan perekonomian daerah di Bantul , maka penulis dapat menyimpulkan kinerja birokrasi pemda bantul yang paling menonjol dalam upaya peningkatan perekonomian ... -
PENEMUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH SLEMAN
(FH UMY, 2012-03-30)Berkaitan dengan penemuan hukum dalam sengketa kepegawaian di PEMDA Sleman , penulis menyimpulkan bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkaranya menggunakan penemuan hukum heteronom yang mana dalam upaya penemuan hukumnya, ... -
KEKUATAN E-MAIL SEBAGAI BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN
(FH UMY, 2012-11-29)Kekauatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan peraturan hukum di indonesia, yaitu apabila dikaitkan dengan pasal 164 HIR termasuk dalam alat bukti tertulis yaitu surat ... -
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-02-28)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menimbulkan sengketa harta warisan hak milik atas tanah di Pengadilan Negeri Bantul dan juga untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa ... -
FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2009-08-08)Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana trehadap pelaku tindka pidana penyalahgunaan narkotika , berdasarkan ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENGGALIAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(FH UMY, 2012-07-28)Dengan demikian menurut penelitian di atas upaya pemerintah kabupaten Pandeglang dalam penggalian sumber-sumber pendaatan asli daerah (PAD) ialah: Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli ... -
PENERAPAN DIVERSI PADA ANAK DALAM KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2016-08-27)Tindak pidana pencurian sepeda bermotor mulai banyak dilakukan oleh anak-anak, salah satunya di Sleman. Anak yang melakukan tindak pidana seharusnya diberi perlakuan hukum yang berbeda dengan orang dewasa mengingat ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN GUBERNUR TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DIY
(FH UMY, 2012-10-05)Pelaksanaan pengawasan terhadpa produk hukum daerah (PERDA) Kab. Sleman yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DIY memiliki koordinasi secara langsung dengan menteri dalam negeri dan sekaligus melibatkan instansi daerah ...