Browsing Department of Law by Title
Now showing items 64-83 of 1188
-
DAMPAK PEMBERLAKUAN PERDAIS PERTANAHAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH WARGA KETURUNAN TIONGHOA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan dan tujuan dari Perdais Pertanahan, alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta ... -
DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini membahas apa dasar dan bagaimana dampak terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ... -
DAMPAK RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA NOMOR 1929 TERHADAP IRAN
(FISIPOL UMY, 2011-04-12)Di Iran sedang berusaha meningkatkan pengayaan uraniumnya DK PBB memutuskan sebuah resolusi berupa sanksi ekonomi dan politik, meskipun sasarannya tetap program nuklir. Resolusi yang telahj diambil pada 9 Juni 2010 DK PBB ... -
DAMPAK YURIDIS PUTUSAN MK NO 100/PUU-XIII/2015 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TERHADAP PILKADA SERENTAK DI INDONESIA
(FH UMY, 2016-04-30)Sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dimana dalam pilkada tahun 2015 ini yang digunakan adalah sistem pilkada serentak. ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi kasus putusan PA Sleman No. 1041/Pdt. G/2010/PA. Smn)
(FH UMY, 2012-08-10)Pembatalan perkawinan yang terjadi antara Termohon 1 dan Termohon II di dalam perkara Nomor 1041/pdt.G/2010/PA. Smn disebabkan karena adanya pemalsuan indentitas dari termohon I dan termohon II . Dalam pembatalan perkawinan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
(FH UMY, 2018-05-08)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menambah frasa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (berdasarkan putusakan Mahkamah Konstitusi Nomor ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA HERMAN J SOEMARDJONO DENGAN PT. GRAHA TERASAMA (Studi Kasus No. 06/Pdt.G/2013/PN.Yk)
(FH UMY, 2016-03-10)Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.Perjanjian Kerjasama dalam hal ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK DI PA BANTUL (Studi Putusan PA No 0069/Pdt.P/2015/PA.Bantul)
(FH UMY, 2016-03-10)Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Di dalam menjalankan perkawinan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah berlaku yaitu yang di atur di dalam ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WATES (Studi Kasus : PENETAPAN Nomor 015/Pdt.P/2015/PA.Wt ;PENETAPAN Nomor 024/Pdt.P/2015/PA.Wt)
(FH UMY, 2016-04-02)Perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk menciptakan suatu ikatan berkelompok yang dinamakan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 UUP perkawinan dan ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGESAHKAN ITSBAT NIKAH PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ( PENETAPAN NOMOR : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl )
(FH UMY, 2017-03-21)Di Indonesia setiap orang yang melakukan pernikahan harus mencatatkan pernikahnannya di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi Non-Islam sesuai dengan Undang-undang Nomor ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN ATAS PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIYUTANG (STUDI KASUS PERDATA NOMOR 127/PDT.G/2011/PN.YK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar memutuskan suatu perkara mendasarkan pada adanya bukti yang ada dipersidangkan baik berupa bukti ... -
DATA ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(FH UMY, 2017-01-15)Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh sulitnya lembaga hukum seperti pengadilan dalam hal melaksanakan pembuktian perkara pidana yang berhubungan dengan Data Elektronik. Karena mengingat bahwa sarana dan prasarana ... -
DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(FH UMY, 2011-07-05)Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut , terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara ketentuan-ketentuan tentang delik zina dalam hukum pidana Indonesia dan dalam hukum ... -
DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DI PILKADA BANTUL 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-15)Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015 proses ... -
DESAIN PEMILIHAN UMUM NASIONAL SERENTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-11)Penelitian ini mengenai desain pemilihan umum nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik untuk tahun pertama. Secara khusus, fokus penelitian in meliputi: pertama, mengidentifikasi berbagai problem yang menjadi ... -
DESENTRALISASI KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-12-10)Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah ... -
THE DETENTION OF SUPPLY OF IMPORTED BEEF IN CARTEL PRACTICE
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-06-07)According to law No. 5 of 1999 agreement in the forms of cartel was prohibited since a cartel is cooperation of several manufacturers of particular products. Commission for the supervision of business competition (KPPU) ... -
DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017
(PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-11)Poverty is one of problems which appearing in society life, effort in decreasing poverty cannot do partial but it should be related to various aspects related itself. This study aims to analyze the Determinant of Poverty ...