Browsing Department of Law by Author "WIJAYANTI, SEPTI NUR"
Now showing items 1-14 of 14
-
DEMOKRATISASI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN CALON KEPALA DAERAH DI PILKADA BANTUL 2015
ROFIQ, ROFIQ (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-15)Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk terlaksananya demokrasi di daerah, serta wadah bagi partai politik untuk menerapkan demokrasi di internal partai. Namun dalam pilkada Bantul 2015 proses ... -
DESAIN PEMILIHAN UMUM NASIONAL SERENTAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK
WIJAYANTI, SEPTI NUR; PURWANINGSIH, TITIN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-11)Penelitian ini mengenai desain pemilihan umum nasional serentak dalam perspektif hukum dan politik untuk tahun pertama. Secara khusus, fokus penelitian in meliputi: pertama, mengidentifikasi berbagai problem yang menjadi ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030
NURMANSYAH, GANGSAR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian ... -
KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
NINDYARIZKI, NOVIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Skripsi ini membahas tentang Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PILKADA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
MAULANA, DZULKIPLI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-04)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi publik dalam pilkada Kabupaten Bantul tahun 2015. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang mengikuti pilkada serentak pertama yang ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
AKBAR, MUSA (FH UMY, 2016-12-23)Gelandang dan pengemis (Gepeng) dapat dikatakan penyakit sosial dalam masyarakat, dikarenakan keberadaan gepeng di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu ... -
PEMBATALAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGADILI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
JANUARDI, HILMY TRI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-25)Penulisan skipsi ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji mengenai analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013 dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Salah satu kewenangan Mahkamah ... -
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TASIKMALAYA
RAHMATULLOH, KRISNA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Perda No. 12 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan ... -
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI
WALDIANTO, WELI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Putusan dalam satu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI DESA MANGUNAN, KECAMATAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL
ALSOGA, ODI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Penelitian ini mengkaji tentang Pengembangan destinasi pariwisata di Desa Mangunan, kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pengumpulan data ... -
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TATA NEGARA INDONESIA
PUTRI, PRILA DESITA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-26)Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam ... -
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 26 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN DI KABUPATEN CILACAP
CAHYA, WIDHIARTO INDRA (FH UMY, 2017-01-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Cialacap Nomor 26 Tahun 2003 mengenai Ketertiban, Kebersihan, dan ... -
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PENERIMAAN TUNJANGAN ANAK PADA ANAK PENYANDANG CACAT BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI
HAPSARI, ILMA ASTINING (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini merupakan penelitian tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang penerimaan tunjangan anak pada anak penyandang cacat bagi anggota dan pns polri. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ... -
STATUS TERDAKWA KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
MUBAROK, ABDUL (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-09-16)Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ...