Search
Now showing items 71-80 of 266
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DISABILITAS DI YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI BERDASARKAN PERDA DIY NOMOR 4 TAHUN 2012
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-28)
Saat ini diakui memang masyarakat seolah masih menganggap disabilitas adalah orang – orang kelas dua. Banyak contoh menggunakan pemahaman tersebut, seperti misalnya didalam masayarakat orang – orang disabilitas sangat ...
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-14)
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi banyaknya perkara tindak pidana penganiayan yang marak sekali terjadi dimasyarakat, dimana seharusnya anggota TNI tugasnya sebagai pelindung negara malah melakukan tindakan yang dapat ...
THE POSITION OF ULTRA PETITA IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION
(FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-22)
The ultra petita decision that issued by the Constitutional Court indeed has a
uniqueness that may raise the controversy in the society. Actually, the positions of
ultra petita in the Constitutional Court decision are ...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam
sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi
maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian ...
INDEPENDENSI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA TERKAIT DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG RAHA KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-11)
Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan hukum, perjanjian, serta penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan
hukum yang berkepentingan dikehendaki untuk ...
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)
Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah yang kaya hasil tambang. oleh karena itu banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan. Kegiatan pertambangan yang melanggar izin masih ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS DESAIN GRAFIS KAOS DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)
Pelanggaran terhadap pencipta atas desain grafis kaos di kota Yogyakarta masih sering terjadi. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi, seluruh hal bisa mudah diakses termasuk pelanggaran hasil desain grafis kaos. ...
THE INDEPENDENCE AND INTEGRITY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN CONDUCTING GENERAL ELECTIONS: WITH SPECIAL REFERENCE TO REVIEW LAWS AND REGULATIONS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)
General Election is a tool that aims to provide an opportunity for the people to
vote for and be elected as a political power rotation. This research has objective to
evaluate whether laws and regulations on election are ...
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN TANAH TANPA HAK PADA TANAH WARISAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-28)
Skripsi ini memaparkan mengenai penyelesaian hukum terhadap penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan di pengadilan negeri sleman, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data primer maupun data ...
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-31)
Kota Yogyakarta merupakan kota dengan tingkat kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kota Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dan kota pariwisata, maka kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ...