Search
Now showing items 11-20 of 41
KEDUDUKAN REKAM MEDIK SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PEMBUKTIAN PERKARA DUGAAN MALPRAKTEK MEDIK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.G/2004/PN.Yk.Nomor.82/PDT/2004/PTY., Nomor 1769 K/Pdt/2005)
(FH UMY, 2014-08-25)
Rekam medik dalam hal ini merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti bebas. Dikatakan dkta di bawah tangan karena alat bukti ini tidak di buat di hadapan pihak yang berwenang, yang membuat akta otentik ...
THE URGENCY OF SUPERVISION OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES IN ESTABLISHING A TRUSTABLE COURT IN INDONESIA
(FH UMY, 2014-07-07)
Constitutional Court is a state organ which has big authority and without supervision by other institutuion outside of Constitutional Court. According to Lord Acton stated that Power tends to corrupt, absolute power tends ...
DISPENSASI USIA PERKAWINAN BAGI WANITA DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (PENETAPAN Nomor 0158/Pdt.P/2013/PA.BTL; PENETAPAN Nomor 0010/Pdt.P/2013/PA/BTL)
(FH UMY, 2014-04-17)
Berdasarkan kajian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang didapatkan adalah Berdasarkan Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2013/PA.Btl secara yuridis, calon istri belum dapat melangsungkan ...
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGATASI ABRASI DI KAWASAN PANTAI SELATAN
(FH UMY, 2014-04-24)
Upaya Pemerintah kab. Bantul dalam mengatasi ancaman abrasi di kawasan Pantai Selatan dilakukan dengan melakukna perencanaan penataan kawasan pantai , penanaman pohon Cemara udang, pandan dan waru untuk mencega terjadinya ...
PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I YOGYAKARTA TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-08-26)
Berdasarkan analisis dari data penelitian yang penulis lakukan mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Yogyakarta maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan WNA di Kantor Imigrasi Kelas I ...
PELAKSANAAN PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-01-31)
Prosedur penerbitan akta kelahiran untuk akta kelahiran baru dan terlambat atau dispensasi tidak sama. Proses pembuatan akta kelahiran baru yang tanpa harus melalui sidang di Pengadilan Negeri, yaitu bagi mereka yang ...
TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)
Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bantul sangat banyak membutuhkan tenaga honorer maupun PNS. Untuk membantu kinerja kerja birokrasi, maka diselenggarakan penerimaan pegawai honorer. Jumlah Pegawai honorer di Bantul sekarang ...
STUDI TENTANG KETENTUAN KEPAILITAN BUMN PERSERO SEBAGAI OBYEK VITAL NASIONAL
(FH UMY, 2014-04-02)
Perusahaan BUMN yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU , dimana pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit hanya Menteri Keuangan adalah BUMN Perum, sedangkan BUMN persero tidak terikat dengan ...
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-04-19)
Dalam penelitian hukum ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Peningkatan kinerja PNS dalam pelayanan publik di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta antara lain a) Peningakatan fasilitas, b) Pengawasan terhadap PNS, c) Pengikut ...
FUNGSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)
Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul memiliki konstribusi terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya, PKB Kabupaten Bantul dialokasikan untuk PAD dengan rincian pemerintah provinsi sebesar 70% ...