Department of Law: Recent submissions
Now showing items 321-340 of 1188
-
IMPLEMENTASI LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. ... -
PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK MENURUT PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-08)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah DIY dalam Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik, dan mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan pembinaan dan penanggulangan gelandangan ... -
PERAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2012
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang berisikan tentang peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tahun 2012 dilaksanakannya ... -
PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA ANTARA PIHAK SWASTA DENGAN PIHAK PEMERINTAH DESA DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-11)Desa Condongcatur merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang memiliki potensi terhadap perkembangan bisnis. Perkembangan bisnis menimbulkan perkembangan ekonomi dan bisnis yang pesat. ... -
PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN BAGI KREDIT USAHA RAKYAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-28)Kredit Usaha Rakyat merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum Bankable. Kredit Usaha ... -
PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN DALAM RANGKA MENGENDALIKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT ANTARA PELAKU USAHA RITEL UNTUK MELINDUNGI GOLONGAN EKONOMI LEMAH DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengendalikan persaingan usaha antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha golongan ekonomi lemah berdasarkan ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENATAAN PEMBANGUNAN SEKTOR WISATA YANG RAMAH LINGKUNGAN DI PANTAI PARANGTRITIS BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)Semakin maju sektor pariwisata pantai atau laut harus diimbangi dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar ekosistem laut di pantai Parangtritis tidak rusak. Permasalahan yang diteliti adalah apakah peran ... -
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA SKRIPSI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Peran OJK dalam pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI yaitu pengaturan dan pengawasannya terhadap perbankan di Indonesia. Dan memberikan sanksi administratif terhadap perbankan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase ... -
PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TAHUN 2015
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Pengesahan perjanjian perkawinan merupakan unsur penting di dalam perjanjian perkawinan, karena pengesahan tersebut menentukan keterikatan pihak ketiga kedalam suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan disahkan ... -
PENERAPAN SPECIAL AND DIFFERENTIAL TREATMENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BEA MASUK ANTI DUMPING MELALUI WORLD TRADE ORGANIZATION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-28)Special and differential treatment merupakan klausul bagi negara berkembang dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan melalui World Trade Organization (WTO). Penulisan ini bertujuan untuk merumuskan mengenai bagaimana ... -
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-18)Sikap disiplin Pegawai selaku abdi negara dan masyarakat perlu diarahkan dan diberdayakan dengan baik sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Permasalahan yang diteliti adalah ... -
AKIBAT HUKUM PENETAPAN ANAK LUAR KAWIN OLEH PENGADILAN AGAMA BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-01)Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim atas Penetapan Anak Luar Kawin oleh Pengadilan Agama Bantul. Hal ini sangat menarik untuk di kaji karena memaparkan pertimbangan hakim atas penetapan ... -
PROTECTION OF ACADEMIC FREEDOM FOR SCHOLARS IN INDONESIA UNDER THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Academic freedom is an actual issue since long time ago. In 399 BC, when Socrates was charged for an allegation of corrupting youth minds, scholars have been in danger. In Indonesia, on the New Order era led by Soeharto, ... -
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01-28)Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengambil alih tanggung jawab terhadap anak dari orang tua kandung atau orang lain yang bertanggung jawab atas hal perawatan, pendidikan serta membesarkan anak tersebut terhadap ... -
PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-18)Hak memperoleh informasi secara nasional telah diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 28F Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tanggal 30 April 2008 kemudian lahirlah ... -
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN PERSEKUSI OLEH MASSA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-19)Tindakan persekusi kerap menjadi salah satu aksi/tindakan kriminal dan tindakan tersebut telah membuat keresahan bagi sebagian masyarakat. Persekusi bisa dikatakan sebagai tidakan kejahatan, jika perbuatan atau ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi dimana wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat ±285 buah objek warisan budaya dan cagar budaya. Namun dari banyaknya warisan budaya yang ada, baru 23% dari jumlah warisan budaya yang ... -
PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN KETENTUAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-05)Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak reklame, namun sanksi yang diberikan belum mengurangi angka penunggakan pajak reklame. Untuk ... -
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana kesusilaan dari dunia nyata menjadi dunia maya yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantunya. Tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik sering ... -
PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-04)Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki kedudukan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Demi ...