Department of Law: Recent submissions
Now showing items 301-320 of 1188
-
PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANTUL DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN ALIRAN SUNGAI BEDOG
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)Skripsi ini membahas mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten bantul dalam menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog, serta faktor apa saja yang menghambat dinas lingkungan hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, belum dapat memperlihatkan penurunan yang signifikan, maka upaya pencegahan, ... -
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM UPAYA PENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-12)Penelitian ini membahas tentang pemungutan pajak sarang burung walet dalam upaya peningkatan pendapatan asli Daerah di Kabupaten KotaWaringan Timur. Masalah yang akan dikaji adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak ... -
HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01)Dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah merupakan pengingkaran sejarah ketatanegaraan bagi Daerah Istimewa Surakarta. Penghormatan Negara Indonesia terhadap keberadaan daerah istimewa diatur dalam Pasal 18 ... -
OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama ini hanya sanksi penjara dan/atau sanksi denda Adanya sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak pernah ... -
PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT UNSUR ANCAMAN KEKERASAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Pertimbangan hakim memiliki peranan penting dalam menentukan kesalahan dari terdakwa, setiap putusan harus memuat pertimbangan yang berisi fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap selama proses persidangan. Hal ini guna ... -
PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP KUALITAS AIR DEPOT AIR ISI ULANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2010
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengawasan terhadap kualitas air depot air minum isi ulang oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Bantul yang tugasnya diemban oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Puskesmas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN MELAKUKAN JASA MELALUI OJEK ONLINE DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-13)Transportasi saat ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan hampir semua kegiatan manusia menggunakan transportasi dan perkembangan transportasi merubah cara hidup bermasyarakat ... -
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DENGAN STATUS PKWT DI PT. KERETA API INDONESIA DAOP VI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui proses pengaplikasian dan isi dari sistem dipekerjakannya pegawai PKWT dilapangan bila dikaitkan dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ... -
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Sepakbola merupakan olahraga yang populer di Indonesia dan mempunyai suporter yang banyak dan fanatik, dengan jumlah suporter yang banyak tersebut menyebabkan rentan terjadi tindak pidana seperti Tindak Pidana kekerasan ... -
PENENGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-28)Skripsi ini membahas mengenai penegakan hukum perizinan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis sebagaimana yang sudah diatur dalam 04 Tahun 2014 pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 yang menyatakan bahwa (1) Setiap orang ... -
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-08)Skripsi ini membahas mengenai proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan restoratif justice/keadilan ... -
KEDUDUKAN HUKUM AMICUS CURIAE SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun Amicus Curiae (sahabat pengadilan) merupakan suatu konsep hukum yang beberapa tahun belakangan ini banyak dipraktikkan dalam pengadilan ... -
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak didatangi tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing yang masuk ke wilayah DI Yogyakarta tentu membawa berbagai dampak positif juga dampak ... -
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KABUPATEN KAIMANA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-15)Kabupaten Kaimana sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak. Kemudian, melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002, Kaimana dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonom. Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana memiliki ... -
UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENCEGAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-11)Marriage Law has determined the minimum age for marriage is 19 years old men and 16 years old women. However, in the practice there are many occurrence of underage marriage such as in Sleman. This study aims to determine the ... -
PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penerapan prosedur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerja petugas pengelolaan sampah di TPS Kota Yogyakarta, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum ... -
PERBANDINGAN PENGATURAN PEMBUBARAN ANTARA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-19)Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi guna memperjuangkan kepentingan masyarakat, tujuan negara, dan cita-cita negara. Begitupun dengan partai politik yang merupakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEWIBAWAAN HAKIM PENGADILAN DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-14)Akhir-akhir ini terdapat fenomena-fenomena yang dapat mereduksi martabat atau wibawa lembaga peradilan beserta aparaturnya, terutama harkat dan wibawa hakim. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ... -
PERAN BPJS TERHADAP PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-15)Pemerintah mempunyai program yakni Jaminan Kesehatanan Nasional (JKN) yang saat ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan ...