Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 641-660 of 1083
-
MODEL CITY BRANDING “PEMALANG PUSERE JAWA” SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PARIWISATA DI KABUPATEN PEMALANG
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)“Pemalang Pusere Jawa” adalah sebuah upaya pembentukan city branding yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang yang secara resmi di launching pada tahun 2015 oleh Bupati terpilih Kabupaten Pemalang. ... -
THE MODEL OF POLITICAL ACCESS IMPROVEMENT FOR PEOPLE WITH DISABILITY CONDUCTED BY GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) OF YOGYAKARTA CITY IN THE 2019 GENERAL ELECTION
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Rights for people with disabilities such as the right to get public services that have access, employment, to participation in general elections are still marginalized. Law No. 8 of 2016 explained that people with disabilities ... -
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2018-04-27) -
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2011 PASAL 30 TENTANG STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah nomor 07 tahun 2011 pasal 30 (studi kasus: tarif retribusi di Pantai Parangtritis 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan ... -
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 – 2017
(FISIP UMY, 2018-04-28) -
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 – 2017
(FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif karena ... -
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) DALAM KESIAPSIAGAAN MENANGGULANGI BENCANA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-21)Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan suatu organisasi atau gugus masyarakat yang bergerak dibidang penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Permasalahan di TAGANA Kota Yogyakarta pada saat ini adalah keanggotaannya ... -
MONITORING DANA DESA DI KABUPATEN KULON PROGO (STUDI KASUS DESA TANJUNGHARJO, KECAMATAN NANGGULAN TAHUN 2016)
(FISIPOL UMY, 2016-05-09)Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana setiap desa akan menerima dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang jumlahnya berlipat dan anggaran tersebut terus mengalami kenaikan setiap ... -
MONITORING PELAKSANAAN DESA SIAGA KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014-2015
(FISIPOL UMY, 2016)Program Desa Siaga Kesehatan adalah sebuah inisiasi program dari Kementrian Kesehatan pada tahun 2006. Inti kegiatan Desa Siaga adalah memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat. Tujuan dari penelitian ... -
MONITORING PENGELOLAAN PANTAI PARANGTRITIS DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2017-08-11)Skripsi ini mebahas tetang Monitoring Pengelolaan Pantai Parangtritis Di Kabupaten Bantul Tahun 2015. Adapun rumusan masalah yang terdapat didalam skripsi ini adalah bagaimana monitoring pengelolaan pantai parangtritis ... -
MONITORING PENGGUNAAN DANA APBD KABUPATEN SLEMAN DALAM BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2013 Studi Penelitian Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-23)Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan terkait Monitoring Penggunaan Dana APBD Kabupaten Sleman dalam Bidang Pertania, Perikanan, Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dibahas dalam ... -
MONITORING PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH OLEH BALAI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR SANITASI DAN AIR MINUM PERKOTAAN (PISAMP) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI SEWON BANTUL YOGYAKARTA TAHUN 2014
(FISIPOL UMY, 2016)Perkembangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup pesat sangat berpotensi terjadi pencemaran lingkungan yang diakibatkan air limbah domestik yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, ... -
MOTIF DUKUNGAN RELAWAN INDEPENDEN TERHADAP ELEKTABILITAS PRABOWO SANDI PADA PILPRES 2019 : STUDI ATAS GERAKAN MILENIAL INDONESIA (GMI) D.I. YOGYAKARTA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-10)The general election is one place to provide an opportunity for the people to choose actors in state institutions, one of which is the president and vice president. In the 2019 elections, said millennials were often cited ... -
MOTIF TERBITNYA SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 222/SE/1397/35.73.133/2016 TENTANG HIMBAUAN PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA MALANG TAHUN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-15)Kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari tatanan pemerintahan di Indonesia. Setiap pemerintah daerah di Indonesia mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan daerahnya serta mengurus sendiri ... -
MUHAMMADIYAH DAN JIHAD KONSTITUSI (STUDI KASUS TENTANG GUGATAN MUHAMMADIYAH TERHADAP UNDANGUNDANG No. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI)
(FISIPOL UMY, 2017-05-09)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas dan seberapa jauh keterlibatan Ormas Islam yang tergabung dalam agenda Muhammadiyah. Jihad Konstitusi ... -
NASIONALISME PAPUA DALAM ORGANISASI ALIANSI MAHASISWA PAPUA
(FISIP UMY, 2018-04-27) -
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2016-12)Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. ASN harus bersikap ... -
Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Tahap Kampanye di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dalam proses penyelengaraan politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikarenakan Aparatur Sipil Negara merupakan pelayan publik yang ...