Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 115-134 of 1188
-
THE FACTORS CAUSE DIVORCE AMONG TEACHERS AS CIVIL SERVANTS IN CIAMIS RELIGIOUS COURT AFTER GOVERNMENT REGULATION NO. 45 OF 1990 ON THE PERMISSION OF MARRIAGE AND DIVORCE FOR CIVIL SERVANTS
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The objective of this study is to know the factors that cause divorce among teachers as Civil Servants and the judges consideration in deciding divorce cases in Ciamis Religious Court. The type of research is ... -
FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-12-27)Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut ... -
FAKTOR-FAKTOR DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU
(FH UMY, 2013-01-01)Indonesia adalah sebagai negara yang mempunyai banyak pulau yang dimana sangat rentan terhadap bentuk penyelundupan migran yang melalui darat , lau dan udara. Dalam hal ini sering terjadi penganiayaan yang dialami tenaga ... -
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2019)Perkawinan ialah ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada realitanya di Indonesia sendiri hubungan perkawinan tidak selalu harmonis dan berujung pada ... -
FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA SUATU SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
(FH UMY, 2010-04-28)Faktor-faktor anak dibawah umur melakukan tindak pidana terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri , faktor keluarga, dan faktor ekonomi, ... -
FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2009-08-08)Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana trehadap pelaku tindka pidana penyalahgunaan narkotika , berdasarkan ... -
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA KEJAHATAN BEGAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-02-09)Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Dunia, dan Negara yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menangani dan menanggulangi masalah kejahatan, ... -
FAKTOR-FAKTOR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARISAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2017/PA.Btl)
(FH UMY, 2019-05-07)Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Salah satu kewenangan Pengadilan Agama yaitu mengadili sengketa Waris. Permasalahan ... -
FUNGSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2014-07-19)Pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul memiliki konstribusi terhadap pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya, PKB Kabupaten Bantul dialokasikan untuk PAD dengan rincian pemerintah provinsi sebesar 70% ... -
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-03-20)Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan ... -
FUNGSI REPRESENTASI ANGGOTA DPD DIY DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2016-05-14)Fungsi representasi anggota DPD merupakan fungsi bahwa anggota DPD merupakan perwakilan daerah yang membawa aspirasi langsung dari daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang cukup menjanjikan terutama dalam ... -
FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(FH UMY, 2019)Perkosaan merupakan suatu tindakan kejahatan kesusilaan, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual diluar kemauannya. Kejahatan dalam bentuk perkosaan ini diatur dalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan dalam ... -
GAGASAN SISTEM PEMERINTAHAN WILAYAH FAQIH: TEORI DAN PRAKTIKNYA DI IRAN
(FAI UMY, 2014-08-15)Alasan diterapkannya sistem pemerintahan wilayatul faqih di Iran ialah karena sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan masyarakat tetapi hanya membuat masyarakat semakin menderita serta pemerintahan ... -
GRANTING OF THE LAND TITLE IN INVESTMENT FOR FOREIGN INVESTORS IN YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-09-09)This research aims to know how is the regulation to use for granting of the land title for foreign investors, especially for granting the limitation of time of the right of exploitation and to know the procedures of granting ... -
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) MASYARAKAT MANADO ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT.PLN (PERSERO) SULUTTENGGO (STUDI PUTUSAN NOMOR 253/PDT.G/2007/PN MANADO)
(FH UMY, 2017)Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) adalah suatu prosedur beracara dimana seseorang atau lebih maju ke pengadilan sebagai penggugat atau tergugat mewakili kepentingan seluruh anggota kelompok lainnya didasarkan ... -
HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI WATES
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-11)Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) ... -
HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA : STUDI KASUS PENANGANAN DEMONSTRASI DI YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Kebebasan berekspresi bagi setiap individu adalah bentuk dari pelaksanaan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah aktualisasi atas pemikiran seseorang terhadapsuatu hal yang dapat direalisasikan dengan cara demonstrasi ... -
HAK KONSTITUSIONAL SURAKARTA SEBAGAI DAERAH ISTIMEWA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-01)Dimasukannya Surakarta menjadi bagian dari Jawa Tengah merupakan pengingkaran sejarah ketatanegaraan bagi Daerah Istimewa Surakarta. Penghormatan Negara Indonesia terhadap keberadaan daerah istimewa diatur dalam Pasal 18 ... -
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2018-05-07)