Browsing Faculty of Law by Author "PRASETYONINGSIH, NANIK"
Now showing items 1-20 of 31
-
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ZULFIKRI, MUHAMMAD (FH UMY, 2017-05-15)Pertumbuhan sektor informal yang kian meningkat menyebabkan munculnya Pedagang Kaki Lima, kemunculan Pedagang Kaki Lima menyebabkan munculnya Permasalahan jika tidak ditata dan diberdayakan dengan baik, masalah yang timbul ... -
EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
MAULANA, AHMAD RIZKY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara yang ... -
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
JUMADI, JUMADI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-07-28)Adanya Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memiliki upaya untuk memenuhi ... -
AN EVALUATION OF RECRUITMENT SYSTEM OF THE CONSTITUTIONAL COURT JUDGES IN INDONESIA
RAMRAINY, MUFIDAH HAULAH (FH UMY, 2017-08-28)The emergence of bribery cases which involved the judges of the Constitutional Court, i.e. the former Chief Judge Akil Mochtar and constitutional judge Patrialis Akbar shows that there is a decline of the integrity of the ... -
GAGASAN SISTEM PEMERINTAHAN WILAYAH FAQIH: TEORI DAN PRAKTIKNYA DI IRAN
MANGALIA, ABD JALIL (FAI UMY, 2014-08-15)Alasan diterapkannya sistem pemerintahan wilayatul faqih di Iran ialah karena sebelumnya pemerintahan yang berkuasa tidak dapat mensejahterakan masyarakat tetapi hanya membuat masyarakat semakin menderita serta pemerintahan ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI NEGATIVE LEGISLATOR MK DALAM PUTUSAN NO 46/PUU-XIV/2016
HAULUSSY, FACHRI AKEP (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki wewenang untuk melakukan Judicial Review (uji materiil). Dan putusan yang dihasilkan mahkamah konstitusi ... -
IMPLEMENTASI KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU LEGISLATIF 2014 DI KEPULAUAN RIAU
SUKARNO, R.M. (FH UMY, 2017-12-15) -
THE IMPLEMENTATION OF CODE OF CONDUCT OF CONTITUTIONAL COURT JUDGES
LUTHFIANI, WALIDA ALVI (FH UMY, 2017-06-22)Constitutional Court is one of the state institutions which has special power. The Constitutional Court currently became a concern of the public because of several cases of violation the code of conduct committed by some ... -
JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ARDY, MIRANDI MAYAMORISCA (FH UMY, 2017-02-24)Penelitian ini merupakan penelitian tentang jaminan kebebasan beragama yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dalam hal ini membahas mengenai apa saja norma yang ... -
JUDGES RECRUITMENT SYSTEM REFORM TO ENSURE THE INTEGRITY OF JUDGES
SYARKOWI, M (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)The emergence of bribery cases involving Judges in Indonesia, for example the major Judges in Indonesia, namely former Chief Judge Akil Mochtar and constitutional judge Patrialis Akbar and many others, shows that there is ... -
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM TERHADAP MANTAN PRESIDEN DI INDONESIA
KARLINA, PUTRI EMI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-20)Salah satu permasalahan yang ditimbulkan sampai saat ini karna tidak adanya aturan khusus tentang kepresidenanan yaitu banyak ketidakjelasan tentang bentuk Hak, kewajiban, dan fungsi Presiden saat masih menjabat sampai ... -
KEWENANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
REYNALDI, FAJAR RAFIQI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-13)Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan masalah global yang sulit dihadapi oleh masyrakat dunia saat ini hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum hak asasi manusia.. Kendala yang dihadapi ... -
THE LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.88/PUU-XIV/2016 TOWARD THE SUCCESSION OF THE GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
FAINUSAH, FATKHANIA HAMDAH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The Constitutional Court decided that woman can be the Governor in the Yogyakarta Special Region. The Constitutional Court Decision nullified the Article 18 paragraph 1 (m) of Law No. 13 of 2012 on the Privileges of ... -
THE LEGAL CONSEQUENCES OF SINGLE CANDIDATE IN THE REGIONAL ELECTION
HUMAIRA, MEGA PURNAMA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The purpose of this research is to analyse what the legal basis of single candidate according to the law and how the legal consequences of the single candidate are in local election. This research is normative legal research ... -
LEGAL REVIEW ON THE IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION RIGHT BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES (AFTER POLITICAL REFORM)
SAPUTRA, MOHAMMAD RISKY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-27)Political Reform, have generated a much more dynamic the House of Representatives compared to the previous period, especially in how they perform supervision function especially on the Investigation Right. The investigation ... -
THE NULLIFICATION OF LOCAL REGULATION FROM INDONESIAN LEGISLATION SYSTEM
ABTAR, MUHAMMAD (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)The central government through the Minister of Home Affairs has nullified 3.143 local regulations that made slow economic growth, and investment. The nullification was aimed at making easy of business and improving the ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA
SULISTIOWATI, PRATIWI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-25)Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. ... -
PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI
WALDIANTO, WELI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Putusan dalam satu peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. ... -
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA
PRABOWO, NUR AZIZ (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-10)Masih terdapat banyak kekurangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua salah satunya dari segi pengawasannya. Untuk itu penulis meneliti pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah sebagai ... -
PERAN DINAS PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
HARIZWAN, FAUZI IBNU (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-12)Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli ...