Faculty of Law: Recent submissions
Now showing items 981-1000 of 1188
-
PELAKSANAAN PERIZINAN OBYEK WISATA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2013-07-22)Pelaksanaan perizinan usaha obyek wisata oleh Pemerintah Daerah di Sleman yang apabila dijabarkan mengacu pada UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang kemudian melahirkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun ... -
PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH
(FH UMY, 2014-04-16)Penerapan prinsip syariah dalam transaksi pasar modal syariah di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dalam hal ini menjadi cakupan bidang Muamalah dimana di dalam transaksinya diwajibkan berdasarkan ... -
PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PELAKSANAAN UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-08-23)Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan upah minimum oleh Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Yogyakarta serta faktor-faktor yang menghambat dapat disimpulkan bahwa ... -
PELAKSANAAN IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2014-04-24)Pelaksanaan IPPT dalam pengendalian pemanfaatan lahan khususnya dan pengendalian ruang pada umumnya belum berjalan secara efektif. Pelanggaran terhadap IPPT masih cukup banyak, baik pelanggara yang sifatnya administrai ... -
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN OLEH BANK PEMBANGUNAN DAERAH-PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2014-04-17)Dasar aturan pelaksanaan kewajiban CSR oleh Group CSR Bank BPD DIY mengacu pada surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Corporate Social Responsibility, Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM ... -
JURIDICAL ANALYSIS ON KARST MINING IN GUNUNGKIDUL REGENCY OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(FAKULTAS HUKUM, 2016)Mining and conservation are two controversial issues related to the natural resources management as found in the case of karst mining zone at Gunungkidul regency, Yogyakarta special region. The rocky area of Gunungkidul ... -
PELAKSANAAN PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM, 2016)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemagangan pada perusahaan di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya pemerintah yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi peserta pemagangan. Sehubungan dengan hal ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
(FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU SEKALIGUS PENGEDAR NARKOTIKA
(FH UMY, 2016-12-30)Pemidanaan terhadap pecandu memang menjadi perdebatan yang sangat sulit mengingat bahwa pecandu adalah orang yang sakit ataupun orang yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika. Permasalahanya bagaimana pemidanaan terhadap ... -
THE DISPUTE SETTLEMENT ON UNFAIR BUSINESS COMPETITION CASE OF CELLULAR OPERATOR: A CASE STUDY BETWEEN TELKOMSEL AND INDOSAT
(FH UMY, 2016-12-26)In the recent Telecommunication has become a central part in human life which thigh competition among cellular operator. Especially, in June 2016 there is a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the ... -
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2016-11-26)Perkembangan zaman menuntut adanya kemajuan di segala bidang. Salah satu visi di Indonesia 20120 adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Indikator sejahtera antara lain ialah terwujudnya pengolahan dan pemanfaatan ... -
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH DI PANTAI PARANG NDOG KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-01-05)Pantai Parang Ndog merupakan salah satu pantai sekian banyak yang berada di Indonesia. Pantai tersebut terletak dikabupaten bantul tepatnya bersebelahan dengan Pantai Parang Tritis. Namun demikian, Pantai tersebut belakangan ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP IZIN USAHA KAFE DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-01-03)Pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha kafe di Kota Yogyakarta. Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan perizinan ... -
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN SUPERVISING THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ON WORK SAFETY FOR LABORERS IN THE MINE AREAS OF KUTAI KARTANEGARA
(FH UMY, 2016-11-10)The case of work safety always becomes a problem in mining activity, because the accident increases every year with less supervision by the local government. The type of the research is normative and empirical legal research. ... -
THE ROLE OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (FSA) IN SUPERVISING BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)
(FH UMY, 2017-01-05)Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one of the Islamic Microfinance Institutions which is under supervision of Financial Service Authority (FSA). This research aims at studying the role of the Financial Services Authority ... -
PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT
(FH UMY, 2016-12-24)Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah pusat mengalihkan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah daerah. ... -
PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS ONLINE LINTAS NEGARA INDONESIA
(FH UMY, 2013-04-03)Berdasarkna uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sengketa hukum yang seringkali dialami oleh konsumen antara lain wanprestasi, overmacht relative ... -
DESENTRALISASI KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2012-12-10)Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah ... -
LIBYA'S CONFLICT IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: PROTECTION TO THE CIVILAN IN TIME OF CONFLICT
(FH UMY, 2013-08-01)Based on the previous discussion, conclusion can be drawn that in Libya's conflict, protection upon the civilan as laid down in the International Humanitarian Law wasn't optimal because the condition of Libya. The majority ...