Faculty of Social and Political Science: Recent submissions
Now showing items 1381-1400 of 3820
-
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTULTAHUN 2015-2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Dalam penyelenggaraan pelayanan ,baik buruknya kualitas pelayanan dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pada pelayanan ... -
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTULTAHUN 2015-2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)xi SINOPSIS Dalam penyelenggaraan pelayanan ,baik buruknya kualitas pelayanan dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya ... -
FAKTOR TERJADINYA KONFLIK PERBATASAN DI RAS DOUMEIRA ANTARA ERITREA – DJIBOUTI (2008-2010)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan konflik di perbatasan antara Eritrea dengan Djibouti pada tahun 2008-2010 di Ras Doumeira. Jenis penelitian skripsi ini ... -
UPAYA ASIA JUSTICE AND RIGHTS (AJAR) DALAM PROGRAM PENGEMBALIAN ANAK-ANAK TIMOR LESTE SEBAGAI BENTUK REKONSILIASI PASCA KONFLIK INDONESIA-TIMOR LESTE
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Skripsi ini memaparkan tentang upaya NGO bernama AJAR dalam program pengembalian anak-anak Timor Leste yang diambil paksa selama masa okupasi Indonesia di Timor Leste pada 1975-1999 oleh berbagai pihak. Anak-anak ini—yang ... -
UPAYA PEMERINTAH YUNANI MENCEGAH EMIGRASI PARA INTELEKTUAL TAHUN 2008-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Penelitian ini akan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Yunani untuk mencegah Emigrasi para Intelektual dari negaranya ke negara-negara anggota OECD. Berlatarbelakang buruknya kondisi ... -
REALISASI PERJANJIAN KERJASAMA INDONESIA DAN QATAR DI BIDANG TTI (TRADE, TOURISM AND INVESTMENT) TAHUN 2011-2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Indonesia dan Qatar merupakan negara yang didominasi oleh penduduk Muslim. Kerjasama antara mereka telah terjalin sejak tahun 1976, dimana mereka juga masuk dalam suatu organisasi yang sama, yakni Organisasi Kerjasama ... -
DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP FILIPINA DALAM KONFLIK LAUT CHINA SELATAN
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)The disputal in South China Sea between China and Philippines force U.S to get involved since Philippine is one of the most important Allies U.S had in Asia. The dispute has been around for decade since Japan imperium ended ... -
IMPLEMENTASI CYBER PUBLIC RELATIONS DALAM MENINGKATKAN CITRA POLDA JAWA TENGAH TAHUN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-30)Pada tahun 2016, Kapolri Jendral Tito Karnavian menentapkan program Promoter (profesional, modern, terpercaya) sebagai upaya dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Promoter mempunyai 11 program unggulan, ... -
PERSONAL SELLING SEBAGAI ALAT PROMOSI KOLING ( KOPI KELILING ) DALAM MENGENALKAN OLAHAN BIJI KOPI KEPADA MASYARAKAT UMUM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2015 -2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-25)Perubahan kebiasaan minum kopi yang dulu hanya sebagai penghilang kantuk, sekarang sudah menjadi lifestyle. Fenomena ini membuat bisnis kopi di Indonesia akhir – akhir ini meningkat. Hal ini menyebabkan banyak munculnya ... -
SECURITY CONSTELLATION IN KOREAN PENINSULA: UNITED STATES OF AMERICA’S POLICY ON NORTH KOREA AFTER SIX – PARTY TALKS’ FAILURE
(FISIP UMY, 2018-03-14)A series of military tension growing in Korean Peninsula between the Republic of Korea, State of Japan, and Democratic People’s Republic of Korea has attracted several major powers to get involved, and one of them being ... -
KEGAGALAN KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM 2014 DI SKOTLANDIA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-19)A referendum that was held on September 18th 2014 in Scotland, is a form of demands by some people who want to Scotland be independent country. Referendum won by group of Pro-The Great of Britanian had defeated of ... -
EFEKTIVITAS PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA SOSIALISASI P4GN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DIY JANUARI 2017 – MARET 2018
(FISIP UMY, 2018-05-07)This research analyzes how effective utilization as Instagram media socialization P4GN conducted by the National Narcotics Board of Yogyakarta Province in January 2017 – March 2018. National Narcotics Board of Yogyakarta ... -
FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERBENTUKNYA KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2008
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2011)Pemekaran daerah sebagai salah satu kualitas dari implementasi otonomi daerah hendaknya mampu menjadi starting poin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. diharapkan mampu menjawab setiap aspirasi dan pelayanan ... -
ASPEK PRODUKTIFITAS DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DALAM PENCAPAIANYA TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2012)Dalam usaha memacu jalanya roda pembangunan didaerah,maka dengan diberikanya hak otonomi kepada daerah akan membuka kesempayan bagi pemerintah Kabupaten Magelang mernerapkan berbagai kebijakan didaerahnya . Untuk dapat ... -
ASPEK PRODUKTIFITAS DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DALAM PENCAPAIANYA TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2012)Dalam usaha memacu jalanya roda pembangunan didaerah,maka dengan diberikan hak otonomi kepada daerah akan menbuka kesempayan bagi pmerintah kabupaten Magelang menerapkan berbagai kebijakan daerahnya. Untuk dapat membangkitkan ... -
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN ERA OTONOMI DAERAH DIKABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009-2010
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2010)Ada tiga tiga kebijakan yang memberi kontribusi arogansi birokrasi yaitu ; (1)strategi pembangunan yang menggunakan pendekatan top-down, (2) UU No 5 Tahun 1974, (3) bupati baik yang berasal dari sipil maupun militer.Implementasi ... -
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN ADMINITRASI DAN HUKUM
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2011)Pada era otonomi daerah ini peranan pimpinan dalam pembangunan dibidang politik dan hukum dari sebuah institusi diberbagai lrmbaga baik swasta maupun negeri,apalagi bagi sebuah lembaga yang memberikan pelayanan publik ... -
REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI GOLKAR DALAM PEMILU 2004 (STUDI KASUS DI DPD II PARTAI GOLKAR KABUPATEN INDRAMAYU)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2005-02-08)Runtuhnya rezim otoritarian menandai dimulainya babak baru guna membangun struktur serta sistem kekuasaan secara beradab. Sedangkan pemilihan umum diyakini sebagai jalan termurah dari pergantian kekuasaan. Sejak Indonesia ... -
PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, WEWENANG CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2013 (STUDI KASUS: KECAMATAN KASIHAN)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2014-04-24)Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kegiatan untuk meningkatkan kualitas masyarakat miskin dalam kehidupannya untuk meningkatkan ekonomi yang lebih maju dan masyarakat yang berdaya. Kabupaten Bantul adalah salah satu ... -
ANALISA KINERJA SEKRETARIS DESA SEBELUM DAN SESUDAH DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2013-08-27)Pemerintah desa yang menerima dan mengelola uang pemberian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta uang dari Pendapatan Asli Daerah harus mempertanggung jawabkan kepada publik maupun kepada pemerintah diatasnya. ...