ANALISIS INOVASI PELAYANAN “KUMIS MBAH TEJO” DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA
Abstract
Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam pelayanan atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. Penelitian ini ingin melihat bagaimana upaya sebuah inovasi pelayanan yang telah dijalankan di kecamatan tegalrejo untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada. Apakah inovasi tersebut sudah mampu berjalan dengan baik dan meningkatkan kualitas pelaynana yang ada ataukah belum. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat, namun ternyata belum mampu meningkatkan secara keseluruhan dari kualitas pelayanan yang ada di Kecamatan Tegalrejo. Meskipun demikian sampai saat sekarang ini masyarakat masih menginginkan agar inovasi pelayanan ini masih diterapkan karena memang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Collections
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN SLEMAN
NIKAWA, HILMY FATAHILLA (FAKULTAS HUKUM UMY, 2017-09-07)Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial ... -
IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN PUBLIK DIBIDANG PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU (DPMPT) KABUPATEN KULONPROGO
IMANTO, BAGAS ANANDA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-11-04)Tugas pemerintahan umum terbagai menjadi 2 (dua) yaitu memerintah dan melayani masyarakat, dalam perihal melayani masyarakat telah diatur dalam Undang Undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana ... -
PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PT PLN CABANG MANGKUBUMI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
YULIANTO, MUHAMMAD ARFIAN (FH UMY, 2012-06-18)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENYELENGGARAAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PT PLN CABANG MANGKUBUMI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK