Browsing Department of Law by Title
Now showing items 1129-1148 of 1188
-
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN HAL LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA
(FH UMY, 2011-06-21)PENGATURAN MENGENAI HAK LINTAS DAMAI KAPAL ASING DI LAUT TERITORIAL INDONESIA ADALAH SEBAGAIMANA DI ATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2 UU NO. 6 TAHUN 1996 -
TINJAUAN YURIDIS SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER SEX)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Kemajuan teknologi membuat perkembangan terhadap tindak pidana kesusilaan dari dunia nyata menjadi dunia maya yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantunya. Tindak pidana kesusilaan dalam media elektronik sering ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANTUL )
(FH UMY, 2017)Salah satu akibat putusnya perkawinan yang hingga kini masih menimbulkan permasalahan yaitu terikat dengan pembagian harta bersama. Masalah harta bersama selalu menjadi sengketa yang rumit untuk diselesaikan dan seringkali ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2017)Perkara pembatalan memiliki akibat hukum baik bagi pihak suami isteri itu sendiri, harta bersama, anak yang dilahirkan, serta pihak ketiga lainnya. Terjadinya pembatalan perkawinan tentunya memiliki alasan yang berbeda-beda ... -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-30)One of the legitimate requirements of marriage in Law No. 1 1974 on Marriage is the age of the prospective bridegroom, 19 years for men and 16 years for women. As stated in Article 7 Paragraph (1), the provision concerning ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017)Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Prosedur pemasangan reklame untuk wilayah Kabupaten Bantul terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Di ... -
THE TRANSFER OF ASYLUM SEEKERS IN AUSTRALIA TO THE THIRD COUNTRIES BASED ON 1951 REFUGEE CONVENTION
(FH UMY, 2017-03-03)Australia is one of 145 countries that has ratified the 1951 Refugee Convention, it means that Australia has committed to respect the rights of refugees and to uphold the obligations set out in the convention containing ... -
TRANSPARANSI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2014 di kota yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang di lakukan untuk memperoleh data dan ... -
THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR UNDER INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: GADDAFI'S CUSTODY CASE STUDY
(FH UMY, 2013-08-03)Based on the Universal Declaration of Human Rights as a mother of the non derogable rights shown that the treatment of Gaddafi is acting which violate this provision. On the other word, the death of Gaddafi during his ... -
TUJUAN PEMIDANAAN PELATIHAN KERJA SEBAGAI SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-06-29)Mengenai tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan ... -
UNFAIR COMPETITION IN TENDER: A CASE STUDY OF DIRECT APPOINTMENT IN PROCUREMENT OF GOODS AND/OR SERVICES BY STATE OWNED ENTERPRISES
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-06-03)Direct appointment is one method in the procurement of goods and/or services which is commonly used by State Owned Enterprisess. This research aimed to analyze the provision on the direct appointment by State Owned Enterprises ... -
THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN ROGHTS PERSPECTIVE ON THE EUTHANASIA PRACTICE
(FH UMY, 2013-08-06)Euthanasia problem has been around a long time, and so far a dilemma that cannot be resolved. Although there are some states that ligalized it, still in the context of the euthanasia law cannot be justified because of the ... -
UNTARGETING ATTACK IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: CASE OF RUSSIA’ ATTACK TO SYRIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Syrian conflict started on January 26th, 2011. At first, the conflict in Syria was an internal conflict between the government of Bashar Al Assad and the Rebel, the descent into war began with the violent and brutal ... -
UPAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MADIUN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya Badan Kepegawaian Daerah dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun. Serta Untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat ... -
UPAYA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAPORAN WAJIB PAJAK SELF ASSESSMENT SYSTEM
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-28)Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, dimana pajak sangatlah penting untuk kehidupan bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat membutuhkan adanya pajak untuk nantinya mampu bersaing ... -
UPAYA KEPOLISAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMILU DI WILAYAH HUKUM POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2019)Setiap daerah yang berada di Indonesia pasti memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH PEDHOFIL DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-01-09)Pedhofilia sebagai perilaku penyimpangan seksual dengan memposisikan anak sebagai korban untuk kepuasan seksual pelaku yang berdampak negatif bagi anak. Baik dari fisik maupun mental anak tersebut seperti depresi dan ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA
(FH UMY, 2019)Indonesia adalah negara berkembang, yang tentunya memiliki banyak permasalahan. Salah satunya meningkatnya tindak kejahatan. Kejahatan dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika di Indonesia dari ... -
UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-29)Kekerasan merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan merugikan orang lain, rasa benci, serta kesalahpahaman merupakan awal yang dapat memicu tindak kekerasan. Dalam perkembangnya tak jarang banyak pelajar yang ... -
UPAYA KEPOLISIAN POLDA DIY DALAM PENANGANAN AKSI MAHASISWA (STUDI KASUS AKSI MAHASISWA PAPUA DI KOTA YOGYAKARTA)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-04)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan yang sesuai hukum berlaku terhadap aksi unjuk rasa atau demostrasi mahasiswa yang dimana dilakukan oleh mahasiswa papua dan Bagaimana langkah yang ...