Browsing Department of Law by Author "HIDAYAT, BENI"
Now showing items 81-100 of 103
-
PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGAWASI PELAKSANAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA
MOUSSAVI, ANDI AKHMED (FH UMY, 2017-12-29) -
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
ISKANDAR, DEDY (FH UMY, 2016-11-26)Perkembangan zaman menuntut adanya kemajuan di segala bidang. Salah satu visi di Indonesia 20120 adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Indikator sejahtera antara lain ialah terwujudnya pengolahan dan pemanfaatan ... -
PERAN RUMAH TAHANAN NEGARA DALAM PERAWATAN TAHANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
PRATAMA, FARIS ADHI (FAKULTAS HUKUM, 2017-08-08)Merebaknya kasus kejahatan dari tahun ke tahun memang bervariasi, kadang meningkat dan turun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun jika dicemati, di tahun 90-an tingkat kejahatan nampak memprihatinkan. Berbagai ... -
PERIZINAN PEMBANGUNAN HOTEL DI OBYEK WISATA TELAGA SARANGAN KABUPATEN MAGETAN
PUTRO, RICO ADAM EKO (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Pemerintah mempunyai peran utama dalam sektor publik. Peran pemerintah sebagai penyelenggara sektor publik menunjuk bahwa pemerintah yang paling bertanggungjawab atas segala pemenuhan kebutuhan publik atas barang dan jasa ... -
PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
PANDU I, MUHAMMAD TAUFIK SATYA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami dalam proses perizinan pengusahaan air tanah di Kabupaten Temanggung serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitiannya ini dilakukan ... -
PERIZINAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE DI KOTA YOGYAKARTA
SEMANA, IRFAN ADITYA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Transportasi merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Mula-mula model transportasi yang dipergunakan manusia masih mempergunakan fasilitas yang disiakan oleh alam, misalnya kuda, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN MAGELANG
SULASIH, SRI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-13)Pekerja anak merupakan masalah yang cukup kompleks, berbagai hasil riset menunjukan bahwa kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak bekerja. Selain faktor kemiskinan, faktor lainnya juga sangat berpengaruh ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TIDAK TETAP PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
NASUTION, BIANDA GIFFARY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-10)Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap pada perusahaan di kota Yogyakarta, erlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap telah dituangkan dan dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA TERHADAP HAK PENGUASAAN ATAS TANAH DI YOGYAKARTA
MUNINGGAR, DWARAJATININGRUM (FAKULTAS HUKUM, 2017-09-07)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi alasan WNI keturunan Tionghoa tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik di Yogyakarta, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana ... -
PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRAGOLAN KABUPATEN PURWOREJO
DWIYANTO, YOGIE (FAKULTAS HUKUM UMY, 2016-12-20)BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA DI KOTA SURAKARTA
ABDULLAH, FAUZI AKBAR (FH UMY, 2017-08-10)Penelitian ini dilatar belakangi pada aspek hukum perlindungan dan pemeliharaan Benda Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pemerintah kota Surakarta dalam melindungi benda cagar budaya di kota ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN
SALENDRI, GAMITA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Pengaturan mengenai outsourcing sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab ... -
PROSES PENETRASI SOSIAL ANTARA PEKERJA SOSIAL DENGAN WANITA RAWAN SOSIAL PSIKOLOGIS (STUDI KASUS DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA YOGYAKARTA )
PRAMBUDI, AHMAT (UMY, 2017)Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus ... -
TINJAUAN HUKUM PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANTUL
ALBANA, YASSER (FH UMY, 2014-07-19)Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bantul sangat banyak membutuhkan tenaga honorer maupun PNS. Untuk membantu kinerja kerja birokrasi, maka diselenggarakan penerimaan pegawai honorer. Jumlah Pegawai honorer di Bantul sekarang ... -
TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN SELF ASSESMENT SYSTEM SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NO. 6 TAHUN 1983 DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEBUMEN
HASNAN, FAISAL IBNU (FH UMY, 2017-03-11)Sistem pemungutan Pajak di Indonesia adalah Self assessment system sebagai pengganti sistem Official assessment. Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak secara Self ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI
SUMARSONO, AVIARA (FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KONSERVASI KAWASAN WISATA ALAM TLOGO MUNCAR TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.
SUMARSONO, AVIARA (FH UMY, 2016-02-27)This aims of this study is to determine the juridical review of Community participation in the conservation of natural tourist areas of Tlogo Muncar Merapi Mount National Park. The type of this study is the empirical law ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
HARISANDI, ANJAS (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-07)Paska bergulirnya reformasi 1998, dengan adanya pemberlakuan sistem desentralisasi, maka daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya secara mandiri, termasuk dalam hal keuangan, di mana Pemerintah ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
SEPDIANASARI, RIZKY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-21)Kabupaten Temanggung adalah kabupaten yang mengandalkan pada sektor pertanian. Masyarakat Kabupaten Temanggung sangat bergantung kepada iklim dan cuaca yang mendukung hasil panen Tembakau (Temanggung bagian lereng ... -
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA
MURTI K., AKHMAD BIMO (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-17)Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan perizinan di Kota Yogyakarta. Peranan ...