Browsing Department of Law by Title
Now showing items 268-287 of 1188
-
KEWAJIBAN MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI KLAUSULA BAKU PELAYANAN TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
(FH UMY, 2017-03-16)Penelitian ini membahas mengenai kewajiban maskapai penerbangan mengenai klausula baku pelayanan terhadap penumpang penyandang disabilitas di Indonesia. Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui bagaimana kesesuaian klausula ... -
KEWAJIBAN PELAKU USAHA ROKOK UNTUK MENCANTUMKAN ISI KANDUNGAN DAN TULISAN BAHAYA MEROKOK PADA KEMASAN PRODUK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-04-09)Rokok merupakan salah satu produk berbahan tembakau yang mengonsumsinya dengan cara dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya. Produk-produk tersebut termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang ... -
KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL
(FAI UMY, 2014-08-20)Bahwa dalam melaksanakan wewenang daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari pengoptimalan peran BLH Kabupaten Bantul dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program-program seperti ... -
KEWENANGAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-13)Masalah pengungsi atau pencari suaka merupakan masalah global yang sulit dihadapi oleh masyrakat dunia saat ini hukum pencari suaka memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hukum hak asasi manusia.. Kendala yang dihadapi ... -
KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENGUJI SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENGGELEDAHAN DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN TINDAK KEKERASAN (STUDI KASUS PENETAPAN PERKARA PRAPERADILAN NOMOR :01/Pid.Prap/2015/PN.Btl)
(FH UMY, 2016-09-07)hukum terhadap tersangka dalam prosedur-prosedur penanganan perkara dalam penyelidikan. Di dalam perkara ini banyak sekali prosedur yang menurut penulis tidak sesuai, maka dari itu saya tertarik untuk membahasnya, yaitu ... -
KEYAKINAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI PGC CILILITAN JAKARTA TIMUR
(FH UMY, 2016-08-26)Pada tanggal 18 september 2014 terjadi tindak pidana kekerasan di PGC Cililitan Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh Pulungan dan kawan-kawannya hingga menyebabkan tewasnya sopir angkot yang bernama M Ronal. Sehari ... -
KEYAKINAN HAKIM DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN TERHADAP PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI PGC CILILITAN JAKARTA TIMUR (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1204/Pid.B/2014/PN.Jkt.Tim. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR :142/PID/2015/PT.DKI.) LEGAL MEMORANDUM
(FH UMY, 2016-08-22)Pada tanggal 18 september 2014 terjadi tindak pidana kekerasan di PGC Cililitan Jakarta Timur yang diduga dilakukan oleh Pulungan dan kawan-kawannya hingga menyebabkan tewasnya sopir angkot yang bernama M Ronal. Sehari ... -
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA NOGOTIRTO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-20)Skripsi ini membahas tentang Kinerja Pegawai di Kantor Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Pegawai di Kantor Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten ... -
KOMPARASI KONSEP DISIPLIN MILITER ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM DISIPLIN MILITER
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)Skripsi ini membahas tentang Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ... -
KOMPETENSI PEMERINTAH SINGAPURA UNTUK MENANGKAP WNI TERDUGA PELAKU PEMBAKARAN HUTAN PENYEBAB POLUSI ASAP LINTAS BATAS NEGARA Skripsi
(FH UMY, 2019)Terjadinya kembali kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mengakibatkan polusi asap lintas batas menyebabkan Singapura frustasi, sehingga mendorong pemerintah Singapura untuk membentuk suatu aturan yang memuat yurisdiksi ... -
KONSEP PEMIDANAAN KUMPUL KEBO (COHABITATION) UNTUK MENCEGAH PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI
(FH UMY, 2017-05-03)Penjeratan terhadap pelaku perbuatan kumpul kebo di Indonesia sangat sulit dilakukan. Hal yang menjadikannya sulit adalah karena aturan hukum pelarangan perbuatan ini belum diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana ... -
KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA
(FH UMY, 2019)Judicial Review merupakan salah satu jalan keluar dari permasalahan meningkatnya jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dengan kualitas rendah. Akan tetapi, penyelenggaraan Judicial Review yang dilakukan di ... -
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)
(FH UMY, 2011-07-30)PENYEBUTAN KETENTUAN DALAM PASAL 42 AYHAT 1 HURUF (h) BAHWA TUGAS DAN WEWENANG DPRD DIANTARANYA ADALAH MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. DALAM HAL INI ... -
LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL FISHING BY FOREIGN FISHING VESSELS WITHIN INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE
(FH UMY, 2018-05-09)Indonesia is a country with a vast archipelago of land and sea. The number of territorial waters owned by Indonesia resulted in the number of fish that are very feasible to be consumed to be caught by illegal fishers. The ... -
THE LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL FISHING IN INDONESIAN SEA UNDER INDONESIAN LAW AND INTERNATIONAL LAW
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-07)Illegal fishing is one of problem that often occurs in Indonesia, that is because Indonesia is very strategic geographical location and can be reached by neighboring countries for Indonesian maritime boundary adjacent to ... -
THE LEGAL CONSEQUENCES OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.88/PUU-XIV/2016 TOWARD THE SUCCESSION OF THE GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The Constitutional Court decided that woman can be the Governor in the Yogyakarta Special Region. The Constitutional Court Decision nullified the Article 18 paragraph 1 (m) of Law No. 13 of 2012 on the Privileges of ... -
THE LEGAL CONSEQUENCES OF SINGLE CANDIDATE IN THE REGIONAL ELECTION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)The purpose of this research is to analyse what the legal basis of single candidate according to the law and how the legal consequences of the single candidate are in local election. This research is normative legal research ... -
THE LEGAL IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION NUMBER 85/PUU-XI/2013 ON REGULATION AND CLEAN WATER SUPPLYING SYSTEM IN INDONESIA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-21)The Constitutional Court’s Decision Number 85/PUU-XI/2013 has abolished the Law No 7 of 2004 on Water Resources and reactivated the Law No 11 of 1974 on Irrigation. This decision has caused some legal implications for the ... -
LEGAL PROTECTION FOR DOCTORS BASED ON THE MEDICAL PRACTICE ACT 2004
(FH UMY, 2016-11-10)There is a tendency in the society to presume that all cases involving the doctors are medical malpractice cases. The allegations of medical malpractice cases arouse some impacts because of the debatable definition and ...