Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 411-430 of 1083
-
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN RAKYAT TAHUN 2017 (STUDI KASUS; HUTAN RAKYAT KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-27)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat implementasi kebijakan hutan rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85 Tahun ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011-2012 (Study kasus tentang pertambangan Ilegal di Kecamatan Tabang)
(FISIPOL UMY, 2013-04-18)Sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hakekatnya merupakan upaya pengembangan sumberdaya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan masyarakat juga ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPUNG KB DI DESA JURUG KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-10)Desa jurug Kecamatan sooko Kabupaten Ponorogo merupakanjDesa yang sangat terpencil danlebih identik dengan daerah yang pertumbuhan penduduknya paling pesat. Laju pertumbuhan penduduk di Desa Jurug pada tahun 2012-2015 telah ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)
(FISIPOL UMY, 2013-12-17)Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara , baik di bidang ekonomi , keamanan, politik dan sosial. Kedaulatan pangan merupakan wujud kemampuan negara memproduksi pangan di ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2017-12-19)Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang tertulis dalam peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2010 adalah penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013-2016 Studi Kasus Di Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul
(FISIPOL UMY, 2016)Pelayanan administrasi terpadu kecamatan selanjutnya disingkat menjadi PATEN adalah penyelenggara pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Maksud dan Tujuan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN DANA DESA BERDASARKAN UU NOMOR 06 TAHUN 2014 DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA TAHUN ANGGARAN 2016
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Posisi keberadaan Desa secara yuridis formal sangat diakui dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Pelaksanaan UU Desa memenjadikan Desa sebagai subjek pembangunan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
(FISIP UMY, 2017-12-15)Permasalahan terkait kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah masih banyaknya guru yang datang tidak tepat pada waktunya dan pulang terlebih dahulu tidak sesuai dengan tata tertib kinerja pegawai di ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN PETANI TAHUN 2015 (Studi Kasus: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul)
(FISIP UMY, 2016-01-30)Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Rangka Mensejahterakan Petani tahun 2015” dimana yang diketahui bahwa hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013(Studi Kasus di Kecamatan Banguntapan)
(FISIPOL UMY, 2014-08-19)Pembangunan perumahan di kawasan pinggiran kota merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pemukiman yang semakin meningkat mengingat kawasan kota sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pembangunan . Kabupaten Bantul merupakan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN PETANI TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2017-01-30)Skripsi ini mengambil judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Rangka Mensejahterakan Petani tahun 2015” yang dilatar belakangi dengan mengingat bahwa hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DALAM MENGATASI PERTAMBANGAN ILLEGAL TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2017-05-08)Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Mengatasi Pertambangan Illegal” dimana Kabupaten Belitung memiliki potensi pertambangan yang cukup besar sehingga menyebabkan munculnya ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN (STUDI KASUS: PUSKESMAS GAMPING I, PUSKESMAS MOYUDAN DAN PUSKESMAS TURI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2017)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-02)Penerapan PMK no 75 tahun 2014 tentang pusat kesehata masyarakat pada tahun 2017 menjadi permasalahan. Pusat kesehatan masyarakat sangat di pengaruhi oleh pelayanan public dalam bidang kesehatan,permasalah yang paling ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI GIZI BURUK TAHUN 2009-2011 (Peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 12 tahun 2009)
(FISIPOL UMY, 2013-08-28)Latar belakang dari penelitian ini adalah munculnya kasus balita gizi buruk yang terjadi saat ini di kota Yogyakarta membuat warga masyarakat resah. Pada dasarnya masalah gizi timbul karena perilaku gizi yang salah yaitu ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIDANG KESEHATAN DI RSUD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
(FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-03-03)Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah adalah salah satu Rumah Sakit yang melayani berbagai permasalahan kesehatan, namun banyak masyarakat yang mengeluhkan kurangnya pelayanan yang mereka dapatkan. Pelayanan yang dimaksud ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL JATHILAN TAHUN 2014 BERDASARKAN PERDAIS NOMER 1 TAHUN 2013
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-24)Melestarikan kesenian tradisional khususnya kesenian tradisional jathilan sudah seharusnya dilakukan, karena untuk generasi selanjutnya agar mengetahui dan melanjutkan melestarikan keenian tradisional jathilan ini. Penelitian ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN WISATA TAMANSARI DI KOTA YOGYAKARTA
(FISIPOL UMY, 2013-12-16)Yogyakarta yang merupakan pusat budaya jawa, telah lama dikenal memiliki budaya yang mengakar pada diri masyarakatnya. Dengan budaya yang khas mewarisi berbagai macam warisan kebudyaaan baik fisik maupun non fisik . ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI BALAI DIKMEN KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015-2017
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-11)Kebijakan Pengarusutamaan Gender atau disingkat PUG merupakan strategi yang ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek dan bidang di kehidupan manusia yaitu kehidupan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KERAJINAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2010 (STUDI KASUS SENTRA KERAJINAN KULIT MANDING DI DESA SABDODADI)
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2011-12-21)Penelitian ini menelaah tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul dalam memajukan dan mengembangkan industry kulit. Secara khusus berfokus pada implementasi kebijakan yang dilakukan ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA ALAM GOA SEPLAWAN DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2007-2008
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2010-04-24)Pembangunan merupakan salah satu tujuan dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini pembangunan ...