Search
Now showing items 51-60 of 63
EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG PENEMPATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBINAAN TENAGA KERJA ASAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015-2017
(MIP UMY, 2018-09-10)
Lombok Timur merupakan daerah dengan jumlah pengiriman TKI terbesar. Faktor utama yang mendorong tingginya jumlah TKI adalah faktor ekonomi, yaitu keinginan memperoleh penghasilan yang lebih. Banyaknya devisa yang diterima ...
PETAHANA DAN POLITISASI BIROKRASI (Studi Pada Pilkada Kota Ternate 2015)
(MIP UMY, 2018-09-10)
Pilkada Kota Ternate 2015 terdapat pelanggaran yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadiri kampanye dan mengkampanyekan calon walikota Petahana. Sebanyak 11 lurah, 1 Camat dan 4 Pimpinan Satuan Kerja Perangkat ...
COMMUNITY-BASED NATURAL RESOURCE MANAGEMENT (CBNRM) HUTAN KEMASYARAKATAN DI WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO
(MIP UMY, 2018-09-10)
Setiap tahunnya, 450 ribu hektar hutan di Indonesia mengalami kerusakan. Selain memiliki angka kerusakan hutan yang tinggi, Indonesia juga berada di urutan tertinggi kedua di dunia dalam peringkat kehilangan hutan yakni ...
EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA DI KABUPATEN SIAK (Studi kasus pada Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib Tahun 2016)
(MIP UMY, 2018-09-10)
Salah satu tujuan kebijakan program kemitraan ini adalah mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia dijadikan pemerintah untuk mewajibkan melakukan kemitraan dengan usaha kecil ...
KESIAPAN SEKTOR KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) TAHUN 2016
(MIP UMY, 2018-09-10)
Tingkat Globalisasi ASEAN memberikan komitmen yang ketat pada negara antar ASEAN, mengenai kesepakatannya ASEAN Economic Community (AEC). Kesepakatan yang membawa arah pada persaingan diberbagai sektor ini, salah satunya ...
ANALISIS TATA KELOLA PEMILUKADA DALAM PERSPEKTIF ELECTORAL INTEGRITY DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
(MIP UMY, 2018-09-10)
Penelitian ini membahas tata kelola pelaksanaan pemilu yang terdiri dari pra pemilu, periode pemilu dan pasca pemilu menggunakan perspektif electoral integrity. Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat kerawanan yang rendah ...
PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY (BPD DIY) TERHADAP PENINGKATAN KONTRIBUSI BUMD DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 – 2016
(MIP UMY, 2018-09-10)
Salah satu sumber dana untuk mendukung keuangan daerah adalah hasil perusahaan milik daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan ...
ANALISIS EFISIENSI BIAYA DAN HASIL (OUTCOME) DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) (Studi Kasus pada Pembangunan Konstruksi Fly over Jombor, Jalan Titik 0 Km dan Perpustakaan Grahatama)
(MIP UMY, 2018-09-10)
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang layak memiliki insfrastruktur terkait dengan ikon kota pendidikan dan wisata sehingga pemerintah DIY perlu membangun konstruksi seperti Flyover Jombor, ...
DINAMIKA KEWARGAAN MULTIKULTUR (Politik Multikulturalisme Komunitas Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang)
(MIP UMY, 2018-09-10)
Penelitian ini merupakan respon terhadap dinamika kewargaan yang terjadi selama ini yang dialami kelompok minoritas. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat harus diidentifikasi pemerintah, dicari sebabnya dan ada upaya ...
PERAN NGO SECARA TINDAKAN KOLEKTIF (COLLECTIVE ACTION) DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TAHUN 2013-2017 DI SULAWESI SELATAN
(MIP UMY, 2018-09-10)
NGO memiliki peran penting dalam agenda-agenda pemberantasan korupsi, juga program pencegahan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana ...