Browsing Faculty of Law by Author "SARNAWA, BAGUS"
Now showing items 1-20 of 96
-
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DEING, DEING (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08)Deing (2017), “Analisis Kewenangan Pemberian Sanksi dan Hak Membela Diri oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Wonosari Gunungkidul Terkait Peningkatan Kinerja Pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ... -
ANALISIS KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI DAN HAK MEMBELA DIRI OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) KECAMATAN WONOSARI GUNUNGKIDUL TERKAIT PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
DEING (FH UMY, 2020)Penelitian ini memiliki tujuan yang baik dan jelas serta memiliki arah dan tujuan yang tepat berdasarkan permasalahan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan penerapan kewenangan pemberian ... -
DESENTRALISASI KEWENANGAN BUPATI TERHADAP PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN BANTUL
NOVRANDIANSYAH, M. MAULIDY (FH UMY, 2012-12-10)Setelah membahas mengenai pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap pembinaan kepegawaian di Bantul, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi kewenangan Bupati terhadap perangkat daerah ... -
ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI RESTORAN KAMPOENG KALAPA TANGERANG
LAZUARDINA, SARAH EVA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-10)Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja telah diataur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
SAPUTRA, FEBRI DWI (FH UMY, 2017-03-25)Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan ... -
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD. SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU
AKBAR, HIKMAH (FH UMY, 2017-07-31)Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin ... -
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI WUJUD TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL)
NURCAHYO, FREDIAN DWI (FH UMY, 2016-12-24)Fredyan Dwi Nurcahyo, 2016, Skripsi berjudul Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Wujud Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul), Fakultas Hukum, ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN SLEMAN
PUTRA, BAGAS NURHIDAYAT PRATAMA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-16)Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat padukuhan. ... -
IMPLEMENTASI PP NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS TERHADAP PNS YANG TIDAK NETRAL DALAM PELAKSANAAN PILKADA KOTA YOGYAKARTA
KUSUMAWARDANI, CITRA MUSTIKA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS diharapkan dapat meningkatkan kinerja profesional PNS dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik secara maksimal. Didalam pelaksanaan Pilkada sering terjadi kasus ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DI ED ALUMINIUM YOGYAKARTA
FARHAN, GUNTUR (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-03-10)Pekerja berperan dalam sektor pembangunan, semakin meningkat pula risiko kerja yang dihadapi. Risiko kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan kerusakan mesin maupun human error yang mengakibatkan kecacatan pada tubuh pekerja, ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL DALAM PENGADAAN AIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN
LAKSANA, JERY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Pengairan sudah terlaksana cukup baik dan sudah sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Namun masih ada yang belum terlaksana dengan optimal yaitu pengairan yang di ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TERHADAP BANGUNAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA TINGKAT III GUNUNG MERAPI DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA GUNUNG API
WIDODO, BRAMANTA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-24)Penelitian ini mengkaji regulasi Pemerintah Kabupaten Sleman mengenai pengaturan terhadap bangunan di Kawasan Rawan Bencana tingkat III Gunung Merapi. Penelitian ini mengedepankan metode empiris dan pendekatan normatif di ... -
PELAKSANAA PEMAGANGAN PADA PERUSAHAAN DI KOTA YOGYAKARTA
AHMAD, INGGRIT SARMITA DEWI (FAKULTAS HUKUM, 2016)Dari hasil penelitian di PT PLN dan PT Angkasa Puradapat di ketahui bahwa pelaksanaan pemaganganadalah kegiatan bagian dari sistem pelatihan kerja yang di selenggarakan secara terpaduantara pelatihan di lembaga pelatihan ... -
PELAKSANAAN APARATUR DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN WIROBRAJAN
RAHMAWATI, YULI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015)Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Wirobrajan. -
PELAKSANAAN ASAS NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017 DI KABUPATEN KULON PROGO
BUDIWATI, AMALIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017-12-04)Indonesia menggunakan sistem daerah otonom, Sebagai daerah otonom, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Pemerintahan Daerah yang proses pergantian kepemimpinan pemerintahnya menggunakan sistem pemilihan kepala daerah ... -
PELAKSANAAN HAK CUTI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA/BURUH PEREMPUAN PADA PT. AMEYA LIVING STYLE INDONESIA
VANESSA, PIPIT (FH UMY, 2017-05-08)Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan banyak memberi peluang ... -
PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAN YANG MELIBATKAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI KOTA YOGYAKARTA
ZARKAZA, GANGGAS (2017-05-26)Penyelenggaraan izin keramaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak Kepolisian ... -
PELAKSANAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MAGELANG
SULAKSONO, BAGUS DWI (FAKULTAS HUKUM, 2017-08-28)Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, untuk menunjang pembangunan yang seimbang maka perlu dibuat aturan mengenai bangunan gedung yaitu izin mendirikan bangunan. Penelitian ini dilakukan ... -
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI PT. GAPURA ANGKASA CABANG YOGYAKARTA
QISTHINA, FADIA (FH UMY, 2017-08-16)Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja yang relatif mempunyai risiko dalam melaksanakan pekerjaannya. Peraturan yang mendasari jaminan sosial kepada pekerja terdapat dalam ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 40 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SLEMAN
MAWARDANI, RIDWAN KUSUMA (FH UMY, 2014-06-04)Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan JAMKESMAS di RSUD Sleman , apa saja hambatannya dan bagaimana upayanya. Pelaksanaan pelayanan JAMKESMAS di RSUD Sleman sudah baik dan mengacu ...