Browsing Department of Law by Author "NASRULLAH, NASRULLAH"
Now showing items 1-20 of 39
-
THE ADMINISTRATION OF ONLINE TRANSPORTATION IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
SALSABILA, SALSABILA (FACULTY OF LAW UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)The development of information technology had a major impact on human life. The impact has touched various aspects including the world of transportation.The need for larger modes of transportation is accompanied ... -
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA: STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA
BAHRODI, M.AGUNG (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-18)Skripsi ini menjelaskan tentang peraturan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatan pengadaan barang dan jasa di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini adalah pengadaan barang dan jasa secara ... -
ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING SLEMAN
FOURBIKO, M. DERRY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-09)Rumah sakit adalah tempat pelayanan kesehatan yang dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan sangat memperhatikan aspek kebersihan bangunan baik secara fisik maupun non fisik. Namun menciptakan kebersihan di rumah sakit ... -
THE DISPUTE SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY THROUGH BANTUL RELIGIOUS COURT
PERNANDO, LEO (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-28)Joint property still becomes one of the disputing issues after the dissolution of marriage in a Moslem family in Indonesia. This research aims at analyzing the legal status of joint property in Islamic Law and Indonesian ... -
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PEMBANGUNAN HOTEL DI KOTA YOGYAKARTA
SURYANINGSIH, MELDA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-05-31)Kota Yogyakarta merupakan kota dengan tingkat kemajuan pembangunan yang cukup pesat. Kota Yogyakarta dikenal dengan kota pelajar dan kota pariwisata, maka kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ... -
THE ESTABLISHING OF MARRIAGE (ITSBAT NIKAH) FOR SIRRI MARRIAGE IN BANTUL RELIGIOUS COURT AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 1 OF 1974 ON MARRIAGE
GUSTI, NABILA SECIORIA CIPTANING (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)According to Article 7 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law marriage for people who are married according to Islamic law can only be proved by the Deed of Marriage made by the Registrar Officer. On one hand, the ... -
IMPLEMENTASI LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
FADLI, RAKHA IMADI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. ... -
THE IMPLEMENTATION OF THE LOCAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY ON SPATIAL PLANS OF YOGYAKARTA CITY YEAR 2010-2029
SANTOSO, KURNIA MAHARANI (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Rapid City development which occurred in Yogyakarta as the results of the people welfare and prosperity has made the Local Government rearrange the spatial plans in their region. The number of people and their needs are ... -
THE INDEPENDENCE AND INTEGRITY OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION IN CONDUCTING GENERAL ELECTIONS: WITH SPECIAL REFERENCE TO REVIEW LAWS AND REGULATIONS
ALIA, NURUL (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-07)General Election is a tool that aims to provide an opportunity for the people to vote for and be elected as a political power rotation. This research has objective to evaluate whether laws and regulations on election are ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN BANTUL
RIPUAN, CHINDO INDRA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Lahan pertanian merupakan sektor yang harus dijaga keberadaannya. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian di Bantul akan terus mengurangi luas lahan pertanian yang sudah ada. Keberadaan lahan pertanian sangatlah penting ... -
THE LEGAL IMPLICATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT’S DECISION NUMBER 85/PUU-XI/2013 ON REGULATION AND CLEAN WATER SUPPLYING SYSTEM IN INDONESIA
NARITA, ELEN (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-21)The Constitutional Court’s Decision Number 85/PUU-XI/2013 has abolished the Law No 7 of 2004 on Water Resources and reactivated the Law No 11 of 1974 on Irrigation. This decision has caused some legal implications for the ... -
LEGAL PROTECTION FOR MOSLEM CONSUMERS ON HALAL GUARANTEE OF FOOD PRODUCTS IN INDONESIA
ATHIFAH, REDHITA FEBRI (FH UMY, 2016-05-24)Moslem consumer protection becomes important in Indonesia. The most of Indonesian’s consumers are Moslem, So many Product with unlabeled halal make the Moslem consume difficult in determining the product consumed whether ... -
PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
ANDANI, NAWIROH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-06)Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah ... -
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI PUSKESMAS GAMPING I KABUPATEN SLEMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009
YAHABIBI, MUHAMMAD (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-01-01)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Gamping I Sleman dengan indikator; Prosedur pelayanan publik; Waktu penyelesaian pelayanan; Biaya ... -
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
ISKANDAR, ALIF ANUGRAH (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-05)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini mengatur tentang wewenang Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya ... -
PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN
SUKARDIN, SUKARDIN (FH UMY, 2011-12-30)Secara umum pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone telah dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana ditentukan dalam PAsal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ... -
PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA RS. MARDI RAHAYU DI KABUPATEN KUDUS
DEWANTO, CLAUDIANA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada Rumah Sakit Mardi Rahayu di Kabupaten Kudus, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan pembuangan ... -
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA KARAOKE YANG MELANGGAR KETENTUAN DALAM PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
HARMUNDORO, DARY (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-01)Permasalahan terkait usaha hiburan karaoke di Kabupaten Bantul merupakan sebuah masalah yang kerap terjadi selama beberapa tahun terakhir. Permasalahan terkait izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kerap ditemukan oleh ... -
PENERAPAN SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERDASARKAN KETENTUAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
PUTRA, VANDI KURNIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-05)Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah memberikan sanksi tegas terhadap Wajib Pajak yang menunggak pajak reklame, namun sanksi yang diberikan belum mengurangi angka penunggakan pajak reklame. Untuk ... -
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
AGUSTINA, NADIA (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-13)Penelitian ini membahas mengenai pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ciamis. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara yang memiliki kedudukan dan peran penting sebagai aparatur pelaksana ...