Browsing Department of Government Science by Title
Now showing items 664-683 of 1083
-
PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP DEMOKRASI DALAM ASPEK KEDAULATAN RAKYAT, PEMILIHAN UMUM DAN KEBEBASAN SIPIL
(FISIPOL UMY, 2010-12-24)Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa secara rinci HTI menolak demokrasi baik demokrasi itu sendiri maupun dalam aspek-aspeknya yaitu kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan kebebasan sipil. Dinyatakan bahwa demokrasi ... -
PANDANGAN MUHAMMADIYAH TERHADAP “NEGARA PANCASILA” DALAM DINAMIKA KEBHINEKAAN INDONESIA PASKA MUKTAMAR
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Indonesia merupakan negara multikulturalisme atau plural state dengan menempatkan pancasila sebagai ideologi dalam merumuskan seluruh nilai pembangunan bangsa dan negara yang diharapkan dapat mewarisi budaya bangsa yang ... -
PANDANGAN POLITIK NURCHOLISH MADJID TENTANG PARTAI POLITIK ISLAM
(FISIPOL UMY, 2014-12-26)Dari pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan pandangan politik Nurcholish Madjid tentang partai politik Islam adalah perkataan Nurcholis Madjid Islam yes, partai Islam no adalah hasil dari pengamatan Cak ... -
PARTICIPATION OF PEOPLE WITH DISABILITY IN INCLUSION VILLAGE DEVELOPMENT: THE CASE IN BUMIREJO VILLAGE, LENDAH DISTICT, KULONPROGO REGENCY
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-11)The implementation of village of inclusion to people with disability as many as six villages in district Lendah, Kulonprogo was developed as a village of inclusion since June 2015 including Bumirejo village. Various programs ... -
PARTISIPASI DAN RESPONSIVITAS MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-07-13)Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintahan ialah mekanisme belanja yang dianggap sebagai pemanfaatan anggaran negara. Anggaran dari Pengadaan sendiri mencapai 40% dari sumber APBN dan APBD. Pengadaan ini bertujuan ... -
PARTISIPASI KAUM DIFABEL DALAM PEMBANGUNAN DESA INKLUSI (STUDI KASUS DESA SIDOREJO DAN DESA BUMIREJO, KECAMATAN LENDAH, KABUPATEN KULONPROGO)
(FISIPOL UMY, 2017-04-09)Secara umum pendekatan yang bisa menjangkau masyarakat secara utuh terutama didalam desa masih sangat sulit untuk dirasakan. Masih adanya diskriminasi bagi kaum tertentu termasuk kaum difabel untuk mendapatkan suatu pelayanan ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA MELALUI DESA WISATA PENTINGSARI KABUPATEN SLEMAN
(FISIP UMY, 2020-01-07)Penelitian ini membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemandirian desa melalui Desa Wisata Pentingsari tahun 2018. Desa ini merupakan salah satu desa wisata yang cukup terkenal di Indonesia, konteks yang ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA WAYANG KECAMATAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2017-01-30)Penelitian ini dilakukan di Desa Wayang Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih Desa Wayang karena: (1) dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Wayang tahun 2011-2015 permasalahan dalam ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-16)Pembangunan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di desa membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini untuk mengetahui ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-10)Skripsi ini mengambil judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA GUWOSARI TAHUN 2019”. Partisipasi menjadi dasar landasan modal utama pada setiap proses perencanaan pembangunan Daerah. Adapun faktor-faktor ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUKA MAJU KECAMATAN MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2016
(FISIP UMY, 2017-12-19)Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di struktural kepemerintahan Indonesia, Desa diberi peluang untuk merencanakan dan menentukan apa yang menjadi kebutuhan, dan kebijiakan Alokasi Dana Desa ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH KARESMA DI DUSUN KALIABU RW 13 DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017
(FISIP UMY, 2018-04-28)A Waste Bank is a place to do waste transactions, manage waste that is not used, so that the waste can be sold or recycled. The Karesma Waste Bank is an independent selfsupporting organization located in Kaliabu. The ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-09-10)Objek wisata merupakan suatu tempat yang menjadi tempat berkunjung para wisatawan karena memiliki sumberdaya yang dapat dinikmati oleh pengunjung seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, bangunan ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(FISIPOL UMY, 2017-12-18)Otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota akan tetapi yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari otonomi daerah tersebut ... -
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA PADA KEGIATAN KESIAPSIAGAAN GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN PERIODE 2011-2015
(FISIPOL UMY, 2016)Partisipasi perempuan dalam kegiatan penanggulangn bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman merupakan salah satu program target pencapain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman periode 2011-2015. ... -
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2016 (STUDI KASUS DESA SENDANGREJO KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN)
(FISIPOL UMY, 2017-05-10)Implementasi Undang - Undang Desa didesain untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang lebih baik serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan yang inklusif. Perempuan sebagai ... -
PARTISIPASI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2018
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-11)Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah salah satu bentuk proses berdemokrasi di sebuah negara demokrasi. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur di jawa tengah dikuti oleh dua calon ... -
PARTISIPASI POLITIK LEGISLATOR PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 - 2009
(FISIPOL UMY, 2010-04-20)Kesimpulan dari penelitian ini bahwa partisipasi anggota legislatif perempuan di DPRD kabupaten kebumen telah berjalan dengan baik dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi penganggaran maupun fungsi pengawasan. Peran ... -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA KANIGORO, KECAMATAN SAPTOSARI, GUNUNG KIDUL)
(FISIP UMY, 2020)Penelitian ini berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa (suatu penelitian deskriptif kualitatif di desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, Tahun 2018) bertujuan untuk mengetahui ... -
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG 2018
(FISIP UMY, 2019)Pada bulan Juni 2018, Kota Tanjungpinang telah melaksanakan pilkada untuk memilih calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang periode 2018-2023. Pada pilkada tersebut, ada 2 paslon yang mencalonkan diri sebagai calon ...