Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 134-153 of 1188
-
HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENETAPAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(FH UMY, 2018-05-07) -
HAK – HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PAILIT (STUDI TENTANG PEMBERESAN HAK KARYAWAN PADA KASUS PERUSAHAAN PT. STARWIN)
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2017)PT. Starwin merupakan perusahaan penghasil sepatu Reebok. Sejak tanggak 11 Februari 2004 para karyawannya mendirikan tenda di depan pabrik mereka di Jalan Raya Serang, Kilometer 14,4, Cikupa, Tangerang. Munculnya masalah ... -
HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM KERANGKA MEA: ENFORCEMENT COOPERATION
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara ... -
HEALTH CARE PROTECTION OF PRISONER IN INDONESIA : (CASE STUDY AT LAPAS KLAS IIA YOGYAKARTA)
(FH UMY, 2013-08-29)LAPAS Klas IIA Yogyakarta has fulfilled the standard of health care protection based on the regulation. However, lack of facilities id the main problem of management of LAPAS Klas IIA Yogyakarta in providing health care ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER GIGI DENGAN PASIEN PERAWATAN KAWAT GIGI (ORTHODONTIC) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TERAPEUTIK
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-04-14)Hubungan hukum yang terjalin diantara dokter gigi dengan pasien perawatan orthodontic dituangkan dalam bentuk perjanjian terapeutik yang tidak tertulis dan termasuk dalam kategori perikatan jenis inspanningverbintenis yang ... -
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB YANG BERBADAN HUKUM DI SLEMAN
(FH UMY, 2017-05-19)Sepak bola merupakan sarana yang sangat penting untuk menunjang pembangunan bangsa baik dibidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata dan berimbang berdasarkan ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2017-03-25)Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata caranya sendiri dalam mengatur kehidupan ... -
HUBUNGAN KEPALA DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA MARGOLUWIH KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-05-29)Desa merupakan bagian terkecil dalam sistem otonomi daerah, oleh karena itu desa dengan desentralisasi tidak dapat dipisahkan dengan otonomi daerah dan desentralisasi. Dalam pemerintahan desa, penyelenggaran pemerintahan ... -
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH (BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(FH UMY, 2019)Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa Pemerintahan Daerah mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini dikaji hubungan keuangan antara ... -
HUKUM PERKAWINAN MENURUT ADAT MINANGKABAU DI KENAGARIAN KOTO BARU, KECAMATAN KOTO BARU, KABUPATEN DHARMASRAYA, PROVINSI SUMATERA BARAT
(FAKULTAS HUKUM, 2017-08-28)Minangkabau sebagai salah satu lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki suatu ketentuan perkawinan yang telah mentradisi dalam masyarakatnya, di samping adanya ketentuan perkawinan yang telah di atur oleh perundang-undangan ... -
HUMAN RIGHTS PROTECTION ON MIGRANT WORKERS IN THE INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE
(FH UMY, 2012-05-02)International Law protect the rights og migrants workers by issuing some of conventation and regulations partaining to that issue, namely International Convention on the Protection of the Rights of All migrant workers and ... -
IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE TERHADAP KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA (STUDI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG)
(FH UMY, 2012-12-18)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE TERHADAP KAPAL ASING YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA (STUDI DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG) -
IMPLEMENTASI BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
(FH UMY, 2019)Perkawinan merupakan bagian dari perjalanan hidup seseorang yang membutuhkan kesiapan didalamnya, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik. Kesiapan juga sering dikaitkan dengan usia seseorang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... -
IMPLEMENTASI FUNGSI NEGATIVE LEGISLATOR MK DALAM PUTUSAN NO 46/PUU-XIV/2016
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-12-08)Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memiliki wewenang untuk melakukan Judicial Review (uji materiil). Dan putusan yang dihasilkan mahkamah konstitusi ... -
IMPLEMENTASI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(FH UMY, 2019)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan pertambangan rakyat dalam pertambangan batu kapur yang banyak ditemukan kegiatan usahanya di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan analisis yang ... -
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN RUANG DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018-08-04)Pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi atau keterpaduan antar sektor dan ... -
IMPLEMENTASI KONTRAK OUTSOURCING DI RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-02-25)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kontrak outsourcing yang ada di RS PKU Muhammadiyah Bantul apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang ... -
IMPLEMENTASI LARANGAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Skripsi ini membahas mengenai pengimplementasian larangan pemotongan ternak betina produktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. ... -
IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PD. SINAR HARAPAN TEKNIK BENGKULU
(FH UMY, 2017-07-31)Peran seluruh pekerja sebagai penunjang keberhasilan pembangunan nasional turut membawa keseimbangan dalam dunia usaha. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja selalu dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja yang mungkin ...