Browsing Faculty of Law by Title
Now showing items 155-174 of 1188
-
IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-06-15)BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi seluruh ... -
IMPLEMENTASI PEMBERIAN KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH SESUAI UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN SLEMAN
(FH UMY, 2011-02-23)Pengaturan pemberian kewenangan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sleman berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah urusan wajib karena hal tersebut telah ... -
IMPLEMENTASI PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI WUJUD TERTIB ADMINISTRASI DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL)
(FH UMY, 2016-12-24)Fredyan Dwi Nurcahyo, 2016, Skripsi berjudul Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Wujud Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul), Fakultas Hukum, ... -
IMPLEMENTASI PENGATURAN HAK MAGERSARI DI ATAS TANAH SULTANAAT GROUND DI CANGKRINGAN SLEMAN
(FH UMY, 2017-08-28)Penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan (Sultan Ground) oleh penduduk harus mendapatkan ijin dari Panitikismo. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kasultanan (Sultan Ground) ... -
IMPLEMENTASI PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
(FH UMY, 2020)Implementasi penyediaan fasilitas khusus menyusui di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu, belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Maka ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN WONOSOBO
(FH UMY, 2017-12-04)Pelayanan publik yang berkualitasmerupakanhal yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas pemerintah memiliki standar sebagai patokan bagaimana cara memeberikan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-12)Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, belum dapat memperlihatkan penurunan yang signifikan, maka upaya pencegahan, ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PERENCANAAN TATARUANG WILAYAH TAHUN 2012 – 2032
(FH UMY, 2019)Kabupaten Kulon Progo memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2010 – 2030
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UMAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2018)Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayah, diantaranya masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DALAM PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KABUPATEN SLEMAN
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2015-12-16)Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel dalam pemungutan pajak rumah kos di Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat padukuhan. ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM TENTANG REDUCNG EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD) DI INDONESIA
(FH UMY, 2011-04-23)REDD merupakan instrumen baru yang membutuhkan sikap baru karena berkaitan dengan komitmen etis untuk menyelamatkan masa depan manusia. Dalam kaitannya dengan itu, terlihat jelas bahwa dalam negri, Indonesia harus mempersiapkan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH B3 TERHADAP PENGUSAHA BATIK DI PEKALONGAN
(FH UMY, 2019)Pencemaran limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha batik sangatlah memprihatinkan. Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak maksimal serta penerapan sanksi yang masih lemah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELANGGARAN IZIN TRAYEK BUS UMUM DI KOTA SEMARANG
(FH UMY, 2019)Pelanggaran izin trayek yang dilakukan oleh transportai umum khususnya jenis bus masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Semarang masih sering ditemukan operator armada bus yang tidak memenuhi persyaratan operasional ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2019-03-16)Pemerintahan desa diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang seluas-luasnya untuk mengatur, menyelenggarakan kepentingan desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Peran dan fungsi Badan ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWAAN MALIOBORO
(FH UMY, 2012-01-21)PENDATAAN PKL OLEH DISPERINDAGKOP KOTA YOGYAKARTASEBAGAI TAHAP AWAL PENATAAN PKL DI KAWASAN MALIOBORO. HAISLNYA ADALAH TERSEDIANYA PUSAT DATA PKL BERDASARKAN KLUSTER PRODUK BARANG/JASA SEBAGAI RUJUKAN AWAL DALAM PERENCANAAN ... -
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2017-05-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket Kota Yogyakartadan peran dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, ... -
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN KULON PROGO NO 2 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KULON PROGO
(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2020-02-28)Diterapkankanya peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan suatu jenis pajak yang potensial untuk ... -
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DENGAN JAMINAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU MELALUI PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG JEMBER
(FH UMY, 2017-09-06)Skripsi menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kredit usaha rakyat dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian KUR dengan jaminan produktivitas tanaman tebu apabila jaminannya terbakar. Penelitian ini bertujuan ...